MATA INDONESIA, JAKARTA – Suara-suara sumbang yang berusaha merongrong pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu terakhir dinilai akan mental dengan sendirinya. Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Shiradj, Jokowi tak bisa dilengserkan dengan mudah, apalagi dibenturkan dengan penanganan Covid-19.
“Presiden tidak melakukan pelanggaran hukum dan terbukti justru berusaha keras mengatasi pandemi Covid-19,” ujar Said Aqil dalam keteranganya.
Ia pun menegaskan bahwa warga NU tidak akan melengserkan pemerintahan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas. Said Aqil mengungkapkan bahwa pihaknya belajar dari pengalaman pahit yang dialami Gusdur.
“Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit, ketika punya presiden Gus Dur, dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas” katanya.
“Itu pelajaran bagi kita, kita tidak akan melakukan seperti itu, kecuali kalau ada pelanggaran jelas melanggar Pancasila dan sebagainya,” lanjutnya.
Said Aqil juga mengungkapkan bahwa saat ini sudah mulai muncul gerakan politik yang tergetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Presiden Jokowi. Gerakan itu bertujuan untuk mengganggu jalannya roda pemerintahan Jokowi.
“Targetnya minimal merecoki, ganggu, keberlangsungan pemerintahan Pak Jokowi dan Menteri-menterinya, yang sebenarnya mereka tahu tidak mudah karena kita sistem presidensial bukan parlementer, tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya,” ujarnya.
Pernyatan Said Aqil pun diamini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Ia pun membenarkan bahwa Presiden Jokowi tidak bisa dijatukan karena alasan Covid 19 karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan.
“Sama, pemerintah juga punya keyakinan, kalau pemerintah insyaallah sekarang ini tidak bisa dijatukan karena alasan covid 19. Dan ternyata NU juga berpandangan demikian,” katanya.
