Said Aqil: Aksi Anarkis Adalah Nafsu Angkara Murka

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj angkat bicara terkait aksi demontrasi yang terjadi pada 5-7 Oktober 2020 di banyak daerah yang menolak pengesahan Omnimbus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Menurutnya, mekanisme yang berakhlah dengan tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia harus di kedepankan, ketimbang aksi demonstrasi yang seringkali berujung ricuh.

“Kalau ada sesuatu mari kita ajukan dengan beradab. Menghadapi perbedaan, pro kontra omibus law (UU Ciptaker),” ujar Said Aqil di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Melalui pendekatan Islam, Said Aqil memaparkan definisi aksi demonstrasi. Di mana, demonstrasi menurutnya harus dengan berakhlak, dengan tata tertib, dan dengan aturan. Jika aksi demonstrasi menjadi anarkis, justru itu adalah perbuatan nafsu angkara murka.

“Kalau anarkis itu dilarang agama. Kalau semua perilaku ini didorong oleh nafsu angkara murka, emosi yang meluap-luap, maka akan hancurlah tatanan kehidupan dimuka bumi. Segala perilaku kita tidak boleh didorong, dimotivasi oleh kepentigan ego, kepentingan kelompok-kelompok tertentu, kepentingan hawa nafsu, dalam bahasa agama,” ujarnya.

Terkait rencana aksi demonstrasi kelompok umat Islam yang akan dilangsungkan Selasa 13 Oktober 2020, Said Aqil mempersilahkan untuk tetap diadakan. Namun ia mewanti-wanti agar massa aksi tetap tertib dan bisa menjaga keutuhan bangsa dan negara.

“Jangan sampai menjadikan kita berbuat anarkis, yang rugi dan sulit kita sendiri, yang akan menerima akibatnya yang negatif, porak poranda, hancur, kita sendiri,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini