MATA INDONESIA, JAKARTA-Reforma Agraria jadi salah satu program yang didorong oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, untuk meningkatkan pembangunan di Sumatra Utara.
Dilihat dari peta sebaran rencana major project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di wilayah Sumatra, dari total 16 major project yang ada di wilayah Sumatra, tujuh di antaranya berada di Sumatra Utara.
“Jadi kebayang kalau memang tekanan di Sumatra Utara lumayan besar. Tapi saya kira dari begitu besarnya tekanan di Sumatra Utara, juga menunjukan harapan, peluang pembangunan, serta potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar,” ujarnya.
Di sisi lain, Surya Tjandra mengungkapkan sejumlah tantangan Provinsi Sumatra Utara dalam menjalankan Reforma Agraria.
Di antaranya penyelesaian sengketa dan konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta aparat penegak hukum.
Selain itu, penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Sumatra Utara juga melibatkan masyarakat adat yang berada dalam kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL).