RECON, Cara Kemendikbud Permudah Relawan Tangani Virus Corona

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Banyaknya jumlah relawan yang ingin berperan serta dalam penangan virus corona di Indonesia, membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mengembangkan sebuah program dalam jaringan (daring) yang diberi nama Relawan Covid-19 Nasional (RECON).

Platform berbasis web ini menjadi media monitoring dan evaluasi bagi program relawan kemanusiaan Ditjen Dikti, serta membantu kegiatan preventif dan promotif penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Saya ucapkan selamat atas diluncurkannya aplikasi ini. Semoga semakin memudahkan masyarakat dalam mengatasi pandemi ini serta bagi para relawan dan pembimbingnya untuk melakukan tugas-tugasnya dalam membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim di Jakarta, Senin 13 April 2020.

Menurut Mendikbud, platform RECON menjadi sangat penting karena menghubungkan kerja berbagai relawan kemanusiaan Ditjen Dikti secara nasional dari masing-masing wilayah tugas.

“Semangat gotong royong, kemampuan kita untuk berkolaborasi, mengesampingkan berbagai macam perbedaan dan mengedepankan tujuan bersama untuk melawan Covid-19 akan sangat menentukan seberapa cepat kita bisa melalui masa sulit ini,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Plt. Dirjen Dikti), Nizam menjelaskan RECON didesain sebagai media manajemen relawan Covid-19, terutama relawan mahasiswa kesehatan yang sudah tergabung.

RECON juga berfungsi memfasilitasi relawan untuk dapat memberikan layanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta pendampingan secara daring kepada masyarakat.

Platform ini juga dapat memfasilitasi kegiatan tracing/tracking orang dalam pemantauan (ODP), konsultasi dan pendampingan tenaga medis, serta menjadi media untuk meningkatkan edukasi publik terhadap pencegahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh para relawan mahasiswa kesehatan dan para dokter sebagai case manager (CM).

“Implementasi platform ini akan lebih banyak berada di Fakultas Kedokteran yang terhubung di dalam Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia, dan adik-adik mahasiswa yang terkoordinasi melalui Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia,” ujar Nizam.

RECON dapat diakses melalui tautan https://relawan.kemdikbud.go.id. Nizam menjelaskan bahwa platform ini akan terus dikembangkan lebih lanjut oleh tim Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen Dikti.

“Sampai saat ini juga sedang dalam proses diintegrasikan dengan aplikasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga manfaatnya nanti akan lebih dirasakan masyarakat secara luas,” katanya.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Aris Junaidi mengungkapkan saat ini telah tergabung lebih dari 15 ribu relawan untuk mendukung Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Dengan rincian terdiri dari tenaga medis/kesehatan (2.136), mahasiswa co-asistensi atau yang sedang menempuh pendidikan profesi dokter Indonesia (1.062), mahasiswa S-1 Kedokteran (2.493), mahasiswa bidang farmasi (461), mahasiswa kebidanan (315), mahasiswa keperawatan (1.272), mahasiswa kesehatan masyarakat (744), dan mahasiswa bidang kesehatan lain (3.031), serta mahasiswa nonkesehatan (2.739) dan kelompok masyarakat umum (1.442).

Tugas para relawan ini sebagian besar untuk melakukan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) serta pendampingan secara daring melalui platform RECON, konsultasi langsung dilayani melalui aplikasi WhatssApp atau aplikasi komunikasi lain.

“Yang kedua, apabila mendesak sekali dan dapat membantu melakukan contact tracing tanpa bertemu pasien, ini dilakukan di bawah supervisi case manager di tiap wilayah AIPKI wilayah I sampai dengan VI,” jelas Aris Junaidi.

Penugasan relawan mahasiswa dilakukan bertahap sesuai kebutuhan. Tahap pertama sebanyak 1.000 mahasiswa program profesi dokter Indonesia (co-asistensi). Kemudian, pada tahap kedua sebanyak 2.000 mahasiswa kedokteran, mahasiswa keperawatan, mahasiswa kesehatan masyarakat, dll.

“Penugasan kepada relawan mahasiswa keperawatan dan mahasiswa kesehatan lainnya akan dikoordinasikan dengan asosiasi institusi Pendidikan kedokteran,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini