MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Keputusan Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel yang dimediasi Amerika Serikat menimbulkan beragam reaksi global. Hal ini menjadikan Rabat sebagai negara Arab keempat yang berdamai dengan Israel.
Sebelumnya ada Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan yang lebih dulu mengesampingkan permusuhan dengan Tel Aviv. Dan sebagai bagian dari kesepakatan, Presiden AS, Donald Trump setuju mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.
Sahara Barat merupakan wilayah gurun, di mana terjadi sengketa territorial yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara Maroko dengan Front Polisario yang didukung Aljazair, sebuah gerakan separatis yang menginginkan kemerdekaan di wilayah tersebut.
Palestina
Reaksi tajam ditunjukkan oleh Palestina. Bangsa Palestina mengkritik kesepakatan normalisasi dengan mengatakan, negara-negara Arab telah mengesampingkan tujuan damai karena Israel yang enggan menyerahkan tanah Palestina yang mereka duduki.
“Setiap mundurnya Arab dari Arab Peace Initiative (2002), yang menetapkan bahwa normalisasi hanya terjadi setelah Israel mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina dan Arab, tidak dapat diterima dan meningkatkan sikap agresif Israel dan penolakannya terhadap hak-hak rakyat Palestina,” tutur Bassam al-Salhi, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, melansir Al Jazeera, Jumat, 11 Desember 2020.
“Ini merupakan dosa dan tidak melayani rakyat Palestina. Pendudukan Israel menggunakan setiap normalisasi baru untuk meningkatkan agresi terhadap rakyat Palestina dan meningkatkan perluasan pemukimannya,” kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem.
Polisario Front
Kelompok Polisario yang terdiri dari orang-orang Sahrawi dan sempat berperang untuk kemerdekaan dari tahun 1975 hingga 1991 mengutuk keras upaya Presiden Trump untuk memberikan kepada Maroko “apa yang bukan miliknya”.
“Keputusan Trump tidak mengubah sifat hukum masalah Sahara karena komunitas internasional tidak mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat,” bunyi pernyataan dari Kelompok Polisario.
Polisario yang mengupayakan referendum tentang penentuan nasib sendiri, mendapat dukungan dari negara tetangga Aljazair, yang juga menyambut ribuan pengungsi Sahrawi.
Maroko menguasai 80% tanah yang disengketakan, termasuk deposit fosfat dan perairan penangkapan ikan.
Mesir
Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, yang negaranya telah dikaitkan sejak 1979 oleh Perjanjian Damai dengan Israel, menyambut baik pengumuman itu. Presiden El-Sisi memuji kesepakatan itu sebagai “langkah penting menuju stabilitas dan kerja sama regional yang lebih baik di Timur Tengah.”
Spanyol
Menteri Luar Negeri Spanyol, Arancha Gonzalez Laya menyambut baik pengumuman tersebut. Namun, ia menolak pengakuan Trump atas Sahara Barat sebagai bagian dari wilayah Maroko.
“Mengenai normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel, kami menyambut baik normalisasi itu, karena kami menyambut baik setiap normalisasi yang telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir,” kata Laya.
“Mengenai perdamaian antara Israel dan Palestina, itu masih menjadi masalah yang harus diselesaikan. Dan pertanyaan tentang Sahara Barat masih harus diselesaikan. Dan dalam kedua kasus tersebut, posisi Spanyol sangat jelas terkait bahwa resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu dicari sebagai cara untuk menyelesaikan dua pertanyaan tersebut,” sambungnya.
Spanyol sempat menguasai wilayah Sahara Barat hingga tahun 1975, ketika negara itu melepaskan kendali administratif ke pemerintahan bersama oleh Maroko dan Mauritania.
Negeri Matador memelihara hubungan dekat dengan orang-orang Sahrawi dan banyak aktivis telah belajar di Spanyol selama bertahun-tahun.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Menyusul pengumuman tersebut, PBB mengatakan posisinya “tidak berubah” di wilayah Sahara Barat yang disengketakan.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres yakin solusi atas pertanyaan tersebut masih dapat ditemukan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan. Guterres berpesan kepada kedua pihak untuk menghindari tindakan apa pun yang dapat memperburuk situasi.
