Publik Diminta Tak Terpengaruh Seruan Demonstrasi Tolak Gelar Pahlawan Soeharto

Baca Juga

MataIndonesia, Yogyakarta – Sejumlah tokoh nasional menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh ajakan demonstrasi menolak gelar Pahlawan Nasional yang telah resmi diberikan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Para tokoh menilai keputusan tersebut sudah melalui proses kenegaraan yang sah dan mencerminkan penghargaan negara terhadap pengabdian panjang Soeharto bagi bangsa.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Mekeng menekankan bahwa Soeharto layak menerima gelar tersebut karena kontribusi panjangnya dalam memajukan Indonesia. Ia mengingatkan bagaimana Soeharto memimpin negeri ini saat kondisi ekonomi belum stabil dan infrastruktur masih terbatas, namun tetap mengabdikan diri lebih dari tiga dekade.

Menurutnya, jabatan presiden merupakan tugas pengabdian, dan Soeharto memberikan seluruh energinya untuk negara meski waktu bersama keluarga menjadi berkurang.

Ia juga mengajak publik untuk bersikap proporsional dalam menilai seorang pemimpin.

“Kita tidak mungkin mendapatkan pemimpin yang seperti malaikat. Dia (Pak Harto) punya kelebihan, dia punya kekurangan. Kalau kita mau maju, kita jangan hanya melihat kesalahannya terus kita ribut,” ujarnya.

Mekeng menilai adanya pro dan kontra merupakan hal biasa dalam demokrasi selama disampaikan dengan cara yang baik.

Sementara itu, dukungan yang sama juga datang dari kalangan pesantren. Sesepuh Pondok Buntet Pesantren, KH Adib Rofi’uddin Izza, menegaskan bahwa Soeharto telah memberikan kontribusi besar yang berdampak luas bagi bangsa. KH Adib juga menyampaikan keyakinannya atas kepantasan gelar tersebut.

“Karena beliau banyak sekali memberikan kontribusi, memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada bangsa Republik Indonesia… sudah selayaknya, sudah satu ketetapan bahwa beliau sangat pantas untuk dicalonkan dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia,” tegasnya.

Soeharto menjadi salah satu dari 10 tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini, bersama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Marsinah, Mochtar Kusumaatmadja, Hajjah Rahmah El Yunusiyyah, Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah.

Penganugerahan gelar ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap jasa-jasa besar para tokoh di bidangnya masing-masing, serta menjadi momentum memperkuat rekonsiliasi nasional dan penghargaan terhadap sejarah bangsa.

Masyarakat pun diharapkan menjaga suasana tetap kondusif dan menghormati keputusan yang lahir dari aspirasi publik, serta melalui mekanisme seleksi ketat. #

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini