Program YESS Jadi Kunci Cetak Petani Milenial di Masa Pandemi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) bisa disinergikan dengan program Merdeka BelajarKampus Merdeka (MBKM) dalam mencetak petani milenial. Hal itu dikatakan oleh Pakar ilmu pertanian dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Dr Ir Ismed Setya Budi.

“Jadi melalui magang mahasiswa, mereka bisa membantu membina pemuda desa berwirausaha di bidang pertanian,” ujarnya.

MBKM yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kata dia, bisa memberikan kesempatan mahasiswa pulang kampung sebagai kegiatan akademis belajar sambil mengabdi di desa selama tiga semester.

Dalam kurun waktu itulah, mahasiswa memberikan pendampingan ataupun terlibat langsung menjadi pelaku usaha pertanian dalam program YESS yang digulirkan Kementerian Pertanian jika memungkinkan.

Diakui Ismed, program YESS sangat bagus sebagai wujud untuk menyelamatkan kemandirian bangsa di masa depan. Apalagi pertanian terbukti jadi sektor usaha yang tangguh saat pandemi covid-19.

Kementerian Pertanian telah membaca masalah krusial kelemahan petani yaitu pendidikan rendah, kurang modal dan umur tua. Sehingga peran petani milenial punya harapan cerah.

Menurut dia, perlu pendampingan yang berkelanjutan dan sistematis. Kemudian upaya kongkrit berdasarkan permasalah spesifik lokasi. Misalnya, membantu mencarikan solusi agar petik jual tidak lagi terjadi tapi minimal ada sentuhan pengolahan supaya nilai jual jadi tinggi.

“Karena sudah memasuki tahun kedua maka program YESS perlu dievaluasi menyesuaikan era digital dan pandemi yang masih belum jelas kapan berakhirnya,” katanya.

Kementerian Pertanian bersama International Fund For Agricultural Development (IFAD) berupaya menciptakan wirausaha milenial tangguh dan berkualitas dengan rentang usia 17 sampai 39 tahun melalui program YESS.

Selama enam tahun yang dimulai sejak 2019 dan berakhir 2025 mendatang, program YESS membantu pemuda yang memiliki minat tinggi berwirausaha di bidang pertanian mulai pertanian budidaya, peternakan hingga perkebunan. Ada empat provinsi jadi percontohan yaitu Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Di Kalsel, ditarget mencetak 5.000 petani di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu. Sementara yang sudah diintervensi sekitar 2.000 orang dengan hibah kompetitif Rp3 miliar untuk bantuan modal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini