 kelapa sawit terus dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).){kind=link}
MATA INDONESIA, JAKARTA-Program pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelapa sawit terus dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan profesionalisme, pekebun.
Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Sunari mengatakan, melalui program pengembangan SDM Perkebunan pihaknya telah melakukan pelatihan, pendidikan, baik itu vokasi atau diploma 1 dan 3, pendidikan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan serta fasilitasi.
“Jadi inilah agent of change untuk menuju perkebunan sawit berkelanjutan dimana kita mendorong pendidikan baik untuk anak pekebun bahkan buruh pekebun dan masyarakat perkebunan kelapa sawit lainnya,” kata dia.
Hingga 30 April 2022 pengembangan SDM telah dilakukan di 21 provinsi dengan total kelas pelatihan 229 kelas dan SDM yang dilatih sebanyak 9.679 orang, sedangkan untuk beasiswa telah
diberikan kepada 3.265 mahasiswa tersebar di enam perguruan tinggi.
Terkait program sarana dan prasarana (Sarpas), Sunari mengatakan, berdasarkan Permentan No.07 Tahun 2019 jo Permentan No. 15 Tahun 2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 273 Tahun 2020 program Sarpas ada delapan jenis.
Ke delapan jenis itu meliputi benih, pupuk dan pestisida (Ekstensifikasi); Pupuk dan Pestisida (Intensifikasi); Alat pascapanen dan Unit Pengolahan Hasil; Peningkatan Jalan dan Tata Kelola Air; Alat Transportasi; Mesin Pertanian; Infrastruktur Pasar; dan Verifikasi Teknis (ISPO).
Sunari mengungkapkan, sudah banyak usulan Sarpras yang masuk ke BPDPKS. Sedangkan alokasi dana untuk Sarpras tahun 2022 ini sebesar Rp700 miliar.
Sunari berharap, semoga dana Sarpras ini dapat dipergunakan kelembagaan pekebun untuk mendorong perbaikan sarpras kelapa sawit guna meningkatkan produksi dan produktivitas sawit rakyat.
Sunari menyebutkan, capaian program Sarpras Perkebunan Kelapa Sawit hingga April 2022 sebanyak 10 Lembaga Pekebun yang telah ditetapkan sebagai penerima Sarpras Perkebunan dengan total sekitar Rp30,7 miliar.
Ke 10 lembaga pekebun itu meliputi di Provinisi Jambi ada empat kabupaten antara lain Merangin, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Batang Hari berupa peningkatan Jalan Produksi.