Program MBG Langkah Strategis Tingkatkan SDM Muda

Baca Juga

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menjalin kerja sama strategis untuk meningkatkan kualitas gizi siswa di seluruh Indonesia. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Gedung A Kemendikdasmen pada Jumat (28/3/2025). Acara ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti serta Kepala BGN Dadan Hindayana.

MoU ini mencakup dua program utama, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Gerakan Sekolah Sehat (GSS), yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi, kesehatan fisik, serta kondisi lingkungan sekolah. Langkah ini merupakan bagian dari persiapan menuju Generasi Emas 2045 yang sehat dan berdaya saing.

Program MBG, yang mulai dilaksanakan sejak Januari 2025, hadir sebagai upaya mengatasi ketidakcukupan gizi yang masih dialami sekitar 8,53 persen anak Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024. Program ini menyediakan makanan sehat gratis bagi siswa sekaligus menanamkan kebiasaan positif, seperti berdoa sebelum makan dan menjaga kebersihan.

Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pemberian makanan, tetapi juga membentuk karakter siswa. “Kami ingin membangun kebiasaan baik di sekolah, mulai dari menjaga kebersihan hingga sikap disiplin,” ujar Mu’ti.

Kepala BGN Dadan Hindayana juga mengungkapkan bahwa MBG telah menunjukkan hasil positif. Peningkatan kehadiran siswa mencapai 99 persen, dan semangat belajar mereka meningkat signifikan. Bahkan, di Papua, program ini mendorong siswa yang sebelumnya malas sekolah menjadi lebih rajin.

Selain MBG, program Gerakan Sekolah Sehat (GSS) turut berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesehatan fisik dan mental siswa. Program ini meliputi penyuluhan gizi, kebersihan lingkungan, serta peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan di sekolah.

GSS juga melibatkan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai garda terdepan dengan dukungan dari mitra strategis seperti UNICEF dan Tanoto Foundation. “Kami ingin memastikan bahwa siswa tidak hanya mendapatkan asupan gizi yang cukup, tetapi juga berada dalam lingkungan yang sehat dan mendukung proses belajar mereka,” jelas Dadan.

Sekjen Kemendikdasmen, Suharti, menambahkan bahwa kolaborasi ini mencakup peningkatan kapasitas guru, edukasi gizi bagi siswa dan orang tua, serta pemantauan perkembangan program melalui pertukaran data. “Dengan sinergi ini, kami yakin anak-anak Indonesia akan tumbuh lebih sehat dan siap menghadapi tantangan masa depan,” pungkasnya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berkomitmen memperluas jangkauan program ke seluruh pelosok Indonesia, memastikan setiap anak mendapat gizi optimal demi mencapai Generasi Emas 2045 yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. [^]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini