Program Baru Cina, Tingkatkan Angka Kelahiran

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Cina memiliki program baru, yakni meningkatkan angka kelahiran dan mengatasi naiknya angka populasi lansia. Rencana ini akan menjadi kebijakan baru dalam lima tahun ke depan (2021-2025).

Demi mensukseskan program baru ini, pemerintah Cina akan menawarkan dukungan keuangan dan kebijakan yang ekstensif, sehingga mendorong pasangan di Negeri Tirai Bambu memiliki lebih banyak anak.

“Kebijakan kependudukan yang lebih inklusif akan diperkenalkan untuk meningkatkan kesuburan, kualitas sumber daya manusia, dan struktur populasi,” kata Wakil Presiden Asosiasi Penduduk Cina, Yuan Xin, melansir English Al Arabiya, Senin, 23 November 2020.

Tahun 1978, Cina memperkenalkan kebijakan yang kontroversial, yakni kebijakan satu anak. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengembangkan ekonomi Cina yang dirusak oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, terutama di wilayah pedesaan.

Akan tetapi tahun 2016, Cina yang merupakan negara terpadat di dunia itu, mulai melonggarkan pembatasan dan mengizinkan pasangan untuk memiliki dua anak dalam upaya mengatasi peningkatan jumlah lansia serta berkurangnya angkatan kerja.

Sebagai catatan, jumlah penduduk berusia 60 tahun atau lebih mencapai angka 254 juta pada akhir tahun lalu. Terhitung 18,1% dari jumlah populasi Cina. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 300 juta tahun 2025 dan 400 juta tahun 2035.

Para ahli demografi mengatakan, fakta di atas memberi tekanan besar pada kesehatan negara dan sistem perawatan nasional. Mereka juga memperkirakan, dengan tren saat ini, jumlah penduduk usia kerja dapat menurun hingga 200 juta pada tahun 2050.

“Untuk secara proaktif mengatasi populasi yang menua, langkah-langkah mendesak diperlukan untuk mereformasi kebikjakan keluarga berencana negara kami dan membebaskan kesubuan,” kata seorang ahli di Akademi Ilmu Sosial Cina, Zheng Bingwen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini