Presiden Venezuela Berharap Menjalin Dialog dengan Presiden Anyar AS

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Nicolas Maduro yang kembali menjabat sebagai Presiden Veneuzela berharap dapat menjalin dialog dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden.

“Kami berharap setelah pemerintahan baru Joe Biden dilantik, AS memiliki waktu untuk berpikir dan kami berharap mereka membuka kemungkinan dialog antara Venezuela dan Amerika Serikat,” kata Maduro saat konferensi pers dari istana presiden di ibu kota Caracas, melansir Reuters, Rabu, 9 Desember 2020.

Sebagaimana diketahui, Venezuela dan Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik tahun lalu setelah pemerintahan Presiden Donald Trump bersama dengan puluhan negara lain, mengakui pemimpin oposisi, Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara yang berada di kawasan Amerika Selatan itu.

Kala itu Trump beralasan, Maduro telah mencurangi pemilihannya kembali tahun 2018. Maduro pertama kali menjabat Presiden Venezuela tahun 2013, menggantikan Hugo Chavez yang meninggal dunia akibat kanker setelah berkuasa selama 14 tahun.

Maduro kembali terpilih pada Mei 2018 dalam pemilihan umum yang semula dirancang berlangsung pada Desember. Namun, pemilu tersebut diwarnai pemboikotan oleh oposisi serta tuduhan kecurangan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dana Penertiban Kawasan Hutan Dorong Tata Kelola SDA Lebih Transparan

Oleh: Dewi Bunga )*Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menjaga kekayaan alamnasional melalui langkah konkret penertiban kawasan hutan dan penyelamatan aset negara. Upaya tersebut kembali terlihat dalampenyerahan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Penyerahan dana tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanyafokus pada penegakan hukum, tetapi juga memastikan pengelolaansumber daya alam berjalan secara transparan dan berpihak kepadakepentingan nasional.Dana yang berhasil diselamatkan berasal dari penagihan dendaadministratif sektor kehutanan dan hasil pengawasan pajak yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Nilai tersebut mencapai Rp10.270.051.886.464 dengan rincian Rp3,42 triliundari denda administratif bidang kehutanan serta Rp6,84 triliun daripenerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH. Dalam kegiatan itu, tumpukan uang triliunan rupiah turut dipajang sebagai bentuk keterbukaanpemerintah kepada publik terkait hasil penertiban kawasan hutan.Selain penyerahan dana, pemerintah juga melakukan penguasaankembali kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare. Aset negara tersebut kemudian diserahkan dari Jaksa Agung kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pada saat yang sama, lahan perkebunankelapa sawit hasil penertiban tahap ketujuh juga diserahkan kepadaKementerian Keuangan sebelum diteruskan kepada Badan PengelolaInvestasi Daya Anagata Nusantara...
- Advertisement -

Baca berita yang ini