Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerataan ekonomi merupakan tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta. Arahan ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam mendorong kebijakan pemerataan ekonomi melalui program-program strategis yang menyasar kesejahteraan masyarakat luas.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di IKN pada Agustus lalu, Presiden Prabowo menyampaikan optimismenya bahwa IKN akan berfungsi baik dalam 4-5 tahun ke depan sebagai salah satu cara mempercepat pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah Kalimantan dan sekitarnya.
“Saya bertekad melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai wujud pemerataan ekonomi, mengurangi beban Pulau Jawa,” ungkapnya.
Selain itu, upaya lain yang sedang dilakukan pemerintah saat ini adalah Reforma Agraria melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bekerja sama dengan Badan Bank Tanah. Program ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, ketahanan pangan, dan pemerataan akses ekonomi bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa Reforma Agraria bukan hanya tentang pembagian tanah, tetapi juga penyediaan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat.
“Badan Bank Tanah diharapkan aktif dalam memperluas lahan, baik dari tanah yang tidak dimanfaatkan maupun tanah yang telantar, serta berkoordinasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi. Hal ini bertujuan untuk mengalokasikan minimal 30% tanah negara untuk kepentingan masyarakat,” jelas Suyus Windayana.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan bahwa Badan Bank Tanah memiliki peran besar dalam mempercepat Reforma Agraria dengan mengutamakan pendekatan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Ini mencakup tanah dari berbagai sumber seperti kawasan hutan, non kawasan hutan, serta penyelesaian konflik agraria. Badan Bank Tanah juga diminta memperhatikan persetujuan Komite Badan Bank Tanah yang terdiri dari beberapa menteri terkait sebelum menentukan TORA.
Komitmen pemerataan ekonomi juga diterapkan dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa arahan Presiden Prabowo agar BUMN aktif mendukung pemerataan ekonomi telah menjadi fokus utama.
“Pemerataan ekonomi adalah esensi dari pertumbuhan berkelanjutan. Kita tak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan bahwa dampaknya terasa di seluruh lapisan masyarakat,” kata Erick Thohir.
Erick menambahkan, sejumlah program ekonomi kerakyatan yang dijalankan BUMN, seperti pembiayaan UMKM dan ultramikro oleh bank-bank BUMN, terus dilanjutkan dan diperluas. Selain itu, beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti kawasan ekonomi khusus di Sanur dan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera diharapkan mampu memberikan efek ganda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Indonesia.
Dengan adanya koordinasi lintas sektor, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo optimis bahwa pemerataan ekonomi yang adil dapat tercapai. Pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah kolaboratif dan memastikan program strategis berjalan dengan baik agar memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
