Presiden Erdogan Larang Warga Turki Gunakan Rokok Elektrik

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Beberapa negara di dunia telah melarang peredaran rokok elektrik. Di antaranya adalah Australia, Brasil, India, dan Jepang. Sementara Amerika Serikat, yang sempat dihebohkan dengan penyakit terkait vape beberapa waktu lalu, berencana untuk tidak lagi menjual produk itu di toko-toko.

Kini hal itu diikuti oleh Turki yang ikut melarang warganya menggunakan vape. Hal itu diintruksikan langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Ia mengatakan tidak akan membiarkan perusahaan rokok elektrik berinvestasi dan memproduksi di negara itu. Pernyataan itu ia tegaskan pada Minggu, 20 Oktober 2019.

Erdogan mengatakan telah meminta menteri perdagangan Turki tidak mengizinkan kehadiran rokok elektrik di negaranya. Pria 65 tahun ini juga mengatakan tak mau perusahan rokok elektrik mengambil keuntungan dengan ‘meracuni’ warganya.

Meski begitu, Erdogan tidak menyebutkan dengan jelas perusahaan yang ingin berinvestasi di negara itu. Dia meminta perusahaan rokok elektrik untuk melakukannya di tempat lain.

Meski aktivitas mengisap vape tidak dilarang, pembelian dan distribusi rokok elektrik di Turki sendiri masih ilegal. Di sisi lain, para perokok banyak membeli produknya lewat penjualan secara online.

Ketimbang merokok, Erdogan lebih merekomendasikan rakyatnya untuk minum teh khas Turki yakni teh rize. “Mari kita tidak merokok, dan minum teh rize saja,” ujarnya.

“Saya tidak mau memberikan banyak saran, tapi sebagai presiden, saya beritahu orang-orang yang saya cintai, bahwa ini adalah haram,”.

Pada 2013, pemerintah Turki telah melarang semua iklan, promosi, dan sponsor alkohol serta produk tembakau di negara itu.

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini