Prancis Bukan Hungaria atau Turki yang Otoriter

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Presiden Prancis, Emmanuel Macron menolak tuduhan yang menyebutkan pemerintahannya tidak liberal karena menerbitkan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melindungi petugas kepolisian dan tindakan kerasnya terhadap kelompok-kelompok Islam.

RUU Keamanan tersebut mengekang kebebasan berbagi gambar yang mengidentifikasi petugas kepolisian. Hal ini menuai kritik tajam dan memicu kemarahan di kalangan jurnalis.

“Saat ini, situasinya tidak memuaskan, tetapi maafkan saya, itu tidak membuat Prancis menjadi negara otoriter,” kata Macron dalam sebuah wawancara dengan situs Brut, melnasir Reuters, Sabtu, 5 Desember 2020.

“Kami bukan Hungaria, Turki, atau semacamnya. Saya tidak dapat membiarkan ketika kami dianggap mengurangi kebebasan di negara kami,” sambungnya.

Protes atas rencana tersebut meningkat setelah rekaman video seorang pria kulit hitam yang dipukuli tiga petugas kepolisian viral di media sosial. Diketahui bahwa pria tersebut berprofesi sebagai produser musik bernama Michael Zecler.

Terkait kasus pemukulan terhadap Zecler, Macron pun tak dapat mentolerir tindakan tiga polisi tersebut, tetapi itu tidak berarti kekuatannya bersifat kekerasan dan rasis. Masyarakat juga menjadi lebih beringas dan banyak dari anggota kepolisian terluka dalam bentrokan, termasuk di Paris, demikian ditambahkan Macron.

“Seorang polisi perempuan dipukuli oleh pengunjuk rasa. Jika Anda tidak melihat masyarakat secara keseluruhan, maka Anda berlaku tidak adil,” lanjutnya.

Macron kemudian merasa dikecewakan oleh pemerintah dan intelektual Barat setelah guru bahasa Prancis, Samuel Paty dipenggal karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas. Insiden ini membuat Macron berjanji untuk berdiri teguh melawan serangan terhadap nilai-nilai Prancis

Prancis bahkan melakukan penggeledahan dan penyelidikan ke masjid-masjid yang dicurigai menyebarkan paham radikalisme, yang memicu protes anti-Prancis di beberapa negara Muslim dan beberapa kritik di Barat.

“Prancis diserang karena membela kebebasan berbicara. Kami sangat kesepian,” tuntas Macron.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Renovasi Hunian Layak untuk Papua, Strategi Pemerintah Percepat PemerataanPembangunan

Oleh : Loa Murib Renovasi hunian layak di Papua bukan sekadar program fisik pembangunan rumah, melainkanstrategi besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkankualitas hidup masyarakat di Tanah Papua. Di tengah berbagai tantangan geografis, sosial, danekonomi, kebijakan perumahan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadifondasi penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya terpusat di wilayahperkotaan Indonesia bagian barat, tetapi juga menjangkau wilayah timur secara adil danberkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahandan Kawasan Permukiman yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan dukungannya terhadap realisasiprogram Tiga Juta Rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program tersebutdinilai strategis karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompokberpenghasilan rendah, melalui penyediaan hunian terjangkau dan layak huni. Dorongan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan peluang program tersebut menjadisinyal kuat bahwa pembangunan perumahan tidak dapat berjalan parsial. Tito Karnavianmemandang bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam mengangkat harkatdan martabat masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Dukungan regulatif pun diperkuat dengan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang harusditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa percepatanpembangunan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga penyederhanaan birokrasi dankeberpihakan kebijakan. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik di daerah juga menjadi instrumen penting untuk memangkaswaktu dan biaya perizinan. Dengan proses yang lebih cepat dan transparan, pembangunan rumahbagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera direalisasikan tanpa terhambat proseduradministratif yang berlarut-larut. Pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah inilah yang menjadi kunci agar program nasional benar-benar berdampak nyata di lapangan. Di Papua, respons terhadap kebijakan tersebut tampak progresif. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi siap menggenjot program bantuanperumahan melalui berbagai skema, mulai dari rumah subsidi, renovasi rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah susun. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerahtidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang solusi yang sesuaidengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kebutuhan perumahan di Papua masih cukuptinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari realitas sosial di mana satu rumah kerap dihuni olehbeberapa generasi sekaligus. Dalam konteks budaya Papua yang menjunjung tinggi ikatankekerabatan, pola hunian multigenerasi menjadi hal lumrah. Namun di sisi lain, keterbatasanruang dan kualitas bangunan yang belum memadai dapat berdampak pada kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas keluarga. Karena itu, target pembangunan dan renovasi rumah di Papua pada 2026 menjadi langkahstrategis. Direncanakan sekitar 14 ribu unit rumah akan dibangun melalui berbagai skemabantuan, dengan tahap awal mencakup sekitar 2.100...
- Advertisement -

Baca berita yang ini