Polisi Bubarkan Kirab Bendera Eks Anggota HTI di Babel

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Kepolisian bersama Satpol PP PangkalPinang, Bangka Belitung membubarkan secara paksa massa kirab bendera di Taman Mandara Pangkalpinang. Diduga, massa peserta kirab itu merupakan eks anggota HTI dan membawa atribut berlambang HTI.

Pembubaran paksa tersebut karena diduga kegiatan tak memiliki izin resmi acara tersebut. Namun, beberapa perwakilan masih sempat bertahan untuk melanjutkan kegiatan yang diagendakan berkeliling Pangkalpinang.

Aparat keamanan pun terpaksa memblokade jalan keluar kawasan ini. Massa pun akhirnya hanya mengibarkan bendera di kawasan Lapangan Mandara Kota pangkalpinang secara berputar, lalu membubarkan diri.

Mantan Ketua HTI Babel, Sofyan Rudianto mengaku tidak mengetahui alasan kepolisian dan pemerintah kota tak memberikan izin pawai tahun baru Islam 1 Muharram 1441 H.

“Kegiatan ini hanya untuk memperingati perayaan tahun baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah,” kata Sofyan saat ditemui di lokasi, Minggu 1 September 2019.

Ditambahkan Sofyan, pawai tersebut bertujuan untuk menyampaikan dakwah Islam dan akan melakukan kegiatan secara damai meskipun tidak diberikan jalan.

Terpisah, Kasat Intelkam Polres Pangkalpinang, Iptu Navy Pradhana menjelaskan hasil mapping dan pantau dari Sat Intelkam Polres Pangkalpinang bahwa komunitas tersebut merupakan eks ormas HTI yang berganti nama.

“Ormas HTI tersebut sudah dibubarkan oleh pemerintah karena Ideologi yang diterapkan bertentangan dengan ideologi Pancasila,” ujarnya.

Lanjut Navy, komunitas tersebut sudah dikroscek oleh Badan Kesbangpol kota Pangkalpinang belum terdaftar keabsahannya dan untuk kegiatan yang akan mereka laksanakan tidak mengantongi izin baik dari Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun Polres Pangkalpinang.

Dia menambahkan, kepolisian juga telah melakukan pendekatan persuasif untuk membatalkan kegiatan ini. Namun, setelah beberapa jam bertahan, akhirnya massa membubarkan diri.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini