Polda Bali Tangkap Caleg Gerindra Soal Kasus Penipuan Perizinan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali, AA Alit Wira Putra, yang juga merupakan Caleg dari Partai Gerindra ditangkap polisi terkait kasus penipuan pengurusan izin pelebaran kawasan Pelabuhan Pelindo Benoa.

“Direktorat Kriminal Umum telah mengamankan tersangka AA Alit Wira Putra (Ketua Kadin Provinsi Bali) di Jakarta,” kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Hengky Widjaja kepada wartawan, Kamis 11 April 2019.

Hengky menyebut Alit terlibat kasus penipuan perizinan. Statusnya sudah menjadi tersangka. Saat ini Alit telah diterbangkan ke Denpasar menggunakan maskapai City Link pukul 07.30 WIB. Alit diamankan di sebuah hotel Bellagio di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Terkait kader partai besutan dari Capres Prabowo Subianto ini, Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan Gerindra Provinsi Bali I Made Gede Ray Misno membenarkan bahwa Gung Alit merupakan caleg DPR RI. “Dia nyaleg sejak 2009, 2012, dan sudah maju selama tiga periode. Hanya saja Alit belum pernah lolos ke Senayan,” katanya.

Ray Misno mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa salah satu kadernya itu. Dia berharap Alit bisa menjalani kasusnya dengan penuh tanggung jawab.

“Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa menyelesaikan kasusnya karena tidak berkaitan dengan partai, ini kan pribadi yang bersangkutan,” katanya.

Meski begitu, Ray Misno menyebut pihaknya tidak akan mengirimkan bantuan hukum. Sebab, kasus tersebut merupakan kasus pribadi dan tidak ada keterlibatan dengan partai.

Sosok Alit ini juga turut mendampingi cawapres Sandiaga Uno saat berkampanye di Bali. Dia juga terlibat diskusi aktif saat percakapan dengan pengrajin di Gianyar, para petani di Karangasem pada 23 Februari lalu.


Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini