PMMI DIY Soroti Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis

Mata Indonesia, Yogyakarta – Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program Asta Cita Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama pemerintahannya turut mendapat sorotan dari Nur Aisyah Haifani selaku Ketua Persaudaraan Mak-Mak Indonesia (PMMI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meskipun saat ini sudah dilaksanakan di daerah namun terdapat beberapa hal yang harus di evaluasi terkait program tersebut.

Pihaknya menilai dalam pelaksanaan MBG perlu diperhatikan belum adanya kejelasan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP), pihak yang mengadakan tidak diketahui oleh rakyat, dan penyaluran anggaran yang digunakan tidak transparan. Kemudian adanya temuan makanan busuk dibeberapa tempat menurutnya akibat tidak diterapkan SOP yang benar. “Pembahasan teknis dari memasak, proses distribusi sampai dengan penyajian makanan juga belum jelas kemudian tiba-tiba sudah diterapkan sehingga masyarakat kurang bisa memantau program tersebut. Pelaksanaan MBG juga belum merata diberbagai daerah karena SOP belum siap,” ungkap Ketua PMMI DIY.

Menurutnya, program tersebut perlu dievaluasi apakah akan membebani APBN atau tidak jika terus diterapkan. Meskipun dalam pemberitaan disampaikan terdapat anggaran khusus untuk pelaksanaan MBG, namun faktanya di beberapa pos pemerintah daerah dilakukan pemotongan anggaran belanja dan diberitakan rencana menggunakan anggaran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga.

Dalam pelaksanaan program MBG perlunya dilakukan Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) untuk mengukur sejauh mana manfaat dan dampak dari program tersebut untuk masyarakat kedepan. Jika hasil dari Analisis SWOT tersebut tidak efektif maka sebaiknya program MBG tidak perlu dilanjutkan. Kemudian dana yang ada digunakan untuk pengembangan pendidikan seperti beasiswa pendidikan yang lebih bermanfaat dan berkelanjutan. “Pada umumnya Intelligence Quotient (IQ) anak-anak Indonesia diatas rata-rata, namun perlu dicerdaskan dengan sistem pendidikan yang benar. Pendidikan di Cina anak-anak diberikan lifeskills seperti memasak, menjahit dan menggambar, sedangkan di Indonesia para pengajar mengajak bermain Tiktok,” kata Nur Aisyah Haifani.

Perlunya kita melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang jatuh akibat pemberlakuan aturan pemerintah salah satunya penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang berdampak pada semua sektor produk mengalami kenaikan harga dan para orangtua berat dalam membayar biaya pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu apabila dana tersebut difokuskan pada pendidikan maka akan membantu meringankan beban para orangtua dalam membiayai sekolah maupun kuliah anak-anaknya.

Ketua PMMI DIY tersebut juga aktif di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY yang didalamnya turut menyoroti kehalalan produk. “Perlu diuji lebih dalam apakah MBG yang disajikan sudah memenuhi standar halal atau belum padahal bahan yang disajikan cukup banyak namun belum tersertifikasi termasuk catering yang memasaknya. Apalagi hampir 80 persen daging ayam yang dijual dipasaran belum halal,” kata Ketua PMMI DIY.

Rencananya MES DIY akan menyampaikan usulan kepada MES pusat agar dapat memberikan masukan kepada Presiden Indonesia mengenai kehalalan makanan dari program MBG. Salah satu tujuan MBG untuk menaikkan produk lokal namun siapa yang dapat memastikan bahwa bahan baku yang digunakan seperti beras, garam dan bahan lainnya berasal dari impor karena tidak dapat diketahui pihak-pihak yang memasaknya.