PKS dan Nasdem Bertemu Belum Putuskan Berkoalisi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sinyal koalisi ataupun kerjasama antar partai politik semakin mengerucut. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dan jajaran pimpinan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Rabu 22 Juni 2022.

Dalam pertemuan itu, mereka sepakat menghasilkan tiga kesepakatan.

Satu di antaranya. Yakni menyepakati persiapan kerjasama pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hasil kesepakatan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Johnny G Plate bersama Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi.

”Kedua partai bertemu dalam rangka silaturahmi, dalam pertemuan ada kesepakatan  untuk menyatukan dan menyamakan visi tentang kehidupan bangsa dan negara dewasa ini,” kata Plate.

Surya Paloh menjelaskan, Nasdem dan PKS saling bersepakat, bahwa perlu adanya persiapan dan konsolidasi partai dalam menyongsong Pemilu 2024. Selain itu, ia menilai banyak kesamaan pandangan dan pemikiran Nasdem dengan PKS yang bisa dikolaborasi bersama untuk meningkatkan kualitas Pemilu 2024 lebih baik lagi.

Surya Paloh berharap pertemuannya dengan PKS menjadi awal yang baik. Namun PKS dan Nasdem masih saling menjajaki mencari kesamaan, belum menyatakan untuk berkoalisi.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu turut menyampaikan pandangan terkait penjaringan kandidat capres Partai NasDem. Syaikhu mengapreasiasi mekanisme Partai NasDem.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh sudah mengumumkan tiga nama calon presiden (capres) saat penutupan Rakernas,  pada Jumat 17 Juni 2022. Kandidat capres itu, ialah

  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
  • Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa
  • dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini