Perempuan Indonesia dalam Pusaran Terorisme

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Keterlibatan perempuan dalam tindak terorisme dan radikalisme cenderung meningkat. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2018 tercatat 13 perempuan terlibat dalam aksi teror, sementara pada tahun 2019 bertambah menjadi 15 orang.

Salah satu contohnya terlihat dalam serangan bom bunuh diri terjadi di Indonesia pada tahun 2016. Saat itu calon pengebom bunuh diri perempuan bernama Dian Yulia Novi bertujuan untuk melancarkan aksinya di istana presiden di Jakarta, namun gagal.

Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar pernah menegaskan beberapa alasan keterlibatan perempuan dalam aksi teror. Pertama, yaitu sikap perempuan yang dianggap loyal dan patuh. Kedua, perempuan mudah percaya terhadap ajaran yang berbalut agama. Ketiga, perempuan kerap aktif dalam media sosial namun tidak dibarengi dengan literasi yang memadai. Terakhir, pelibatan perempuan dianggap sebagai siasat yang dapat mengelabui aparat penegak hukum.

Sementara itu alasan lain yang tidak bisa dikesampingkan, yaitu kemampuan ISIS dalam menciptakan propaganda melalui berbagai macam cara terutama media sosial dan permainan video. Upaya ini ternyata menarik beberapa perempuan Muslim untuk bermigrasi ke wilayah ISIS yang dianggap menawarkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan negara asalnya.

Propaganda ISIS semakin mudah merasuki perempuan karena sejauh ini mereka memiliki keyakinan kuat terhadap seorang syahid atau martir. Kesucian posisi ini membentuk sebuah kepercayaan bahwa aksi teror yang dilakukan akan menghantarkan menuju ke singgasana Sang Pencipta.

Selain itu, keberhasilan mereka dalam membesarkan anak-anaknya menjadi pejuang (mujahidin untuk laki-laki dan mujahidat untuk perempuan) dipercaya menjadi garansi untuk mendapatkan pahala.

Pemahaman ini yang sudah tertanam di dalam hati dan pikiran perempuan yang sudah terjerumus ideologi radikal. Kondisi ini menyimpulkan bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk menjadi teroris.

Pemerintah melalui BNPT perlu bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk melakukan evaluasi terkait upaya penanggulangan terorisme yang lebih komperhensif.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Sekolah Rakyat sebagai Pilar Pemerataan Pendidikan Nasional

Oleh : Muhammad Nanda AprilioProgram Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salahsatu langkah strategis dalam menjawab tantangan klasik pendidikan nasional, yakni ketimpanganakses dan kualitas antarwilayah. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, pemerataanpendidikan bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan fondasi utama dalam menciptakankeadilan sosial dan memperkuat daya saing bangsa. Oleh karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat patut dipandang sebagai pilar penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.Target pembangunan ratusan Sekolah Rakyat yang dicanangkan pemerintah menunjukkankeseriusan negara dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengankonsep pendidikan terpadu dan berasrama yang mencakup jenjang SD hingga SMA, program inidirancang untuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini kerap terpinggirkan dari layananpendidikan berkualitas. Pendekatan berasrama tidak hanya memberikan akses terhadappendidikan formal, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik.Dukungan dari berbagai daerah menjadi indikator bahwa program ini memiliki relevansi tinggidengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah seperti Batam menunjukkan kesiapan untukmenjadi bagian dari implementasi program nasional tersebut. Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa daerahnya siap mendukung penuh, termasuk dalam menyiapkaninfrastruktur dan perencanaan teknis. Pernyataan ini mencerminkan adanya kesadaran kolektifbahwa keberhasilan pemerataan pendidikan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dandaerah. Kesiapan wilayah seperti Rempang-Galang sebagai lokasi potensial juga menunjukkanbahwa program ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah memasuki tahap implementasiyang konkret.Selain dukungan dari pemerintah daerah, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktorkrusial dalam mempercepat realisasi Sekolah Rakyat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan komitmen kuatdalam memastikan kesiapan teknis dan operasional program ini. Kepala LAN Muhammad Taufiqmenyampaikan bahwa keterlibatan lembaganya merupakan bagian dari upaya aktif dalammendukung percepatan kebijakan strategis nasional, khususnya dalam pengembangan sumberdaya manusia. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program sektoral, melainkan agenda besar negara yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menilai bahwa fasilitas yang ada di beberapa lokasi awal, seperti kawasan LAN Pejompongan, cukup representatif untuk penyelenggaraan tahap rintisan. Penilaian ini memberikan gambaran bahwa pemerintah tidak memulai dari nol, melainkanmemanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia secara optimal. Pendekatan ini tidak hanyaefisien dari sisi anggaran, tetapi juga mempercepat proses implementasi sehingga manfaatprogram dapat segera dirasakan masyarakat.Di sisi lain, dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyediaan sarana danprasarana menunjukkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara terencana danterintegrasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Wida Nurfaida menegaskankesiapan pihaknya dalam memastikan fasilitas pendukung dapat segera diselesaikan sesuaitarget. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya menjaga kualitas infrastrukturpendidikan sebagai salah satu faktor utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal.Lebih jauh, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar dalam memutus rantai kemiskinan struktural. Dengan memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurangmampu, program ini membuka peluang mobilitas sosial yang lebih luas. Pendidikan tidak lagimenjadi privilese bagi kelompok tertentu, melainkan hak yang dapat diakses secara merata olehseluruh lapisan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada peningkatankualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan ekonomi nasional.Namun demikian, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisiksemata. Aspek kurikulum, kualitas tenaga pendidik, serta sistem pengelolaan yang profesionaljuga harus menjadi perhatian utama. Sekolah Rakyat perlu dirancang sebagai institusi pendidikanyang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan digitalisasidan globalisasi. Dengan demikian, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya memiliki aksespendidikan, tetapi juga kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan.Dalam konteks ini, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawalimplementasi program agar tetap berada pada jalur yang tepat. Transparansi, akuntabilitas, sertaevaluasi berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan Sekolah Rakyat. Partisipasi masyarakat juga perlu didorong agar program ini benar-benar menjawab kebutuhanriil di lapangan.Pada akhirnya, Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari kehadiran negara dalammenjamin hak dasar warga negara di bidang pendidikan. Program ini tidak hanya mencerminkankomitmen pemerintah dalam pemerataan pendidikan, tetapi juga menjadi investasi jangkapanjang bagi masa depan bangsa. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, SekolahRakyat berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, maju, dan berdaya saing tinggi.*) Pemerhati Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini