Peran Media Arus Utama Selandia Baru Atasi Pandemi COVID-19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya berbagi tips bagaimana peran media arus utama dalam proses penanganan pandemi COVID-19 di negara itu. Peran yang signifikan media ternyata dianggap berhasil oleh komunitas internasional.

Dalam analisisnya, kondisi khusus setiap negara membuat langkah penanganan wabah suatu negara tidak dapat serta merta diterapkan di negara lain. Misalnya, untuk hal ini, situasi di Selandia Baru dan Indonesia.

“Salah satu perbedaan yang sangat mencolok adalah 70 persen orang Selandia Baru masih membaca koran. Artinya mayoritas mendapatkan informasi yang sudah terverifikasi dari media-media arus utama,” kata Tantowi dalam webinar yang digelar oleh Impact Hub Jakarta, Minggu 17 Mei 2020.

Kondisi itu bukan berarti masyarakat Selandia Baru tidak bermain media sosial dan menjadikannya sumber kabar mutakhir dunia. Namun mereka bersikap positif dengan hanya mempercayai informasi dengan sumber yang jelas, sehingga hoaks mudah ditangkal.

Dengan begitu, menurut Tantowi, pemerintah menjadi sangat mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat, terlebih jumlah media arus utama Selandia baru pun relatif tidak terlalu banyak. “Komunikasi pemerintah dan rakyat sangat lancar, distorsi yang terjadi sangat minim, karena masyarakat tidak menggantungkan diri pada informasi sosial media yang tidak terverifikasi,” ujar Tantowi.

Pun komunikasi yang terjalin antarlembaga pemerintah juga berlangsung dengan baik dan dekat. Pihak pemerintah mengeluarkan kebijakan secara tegas melalui satu pintu.

Kolaborasi pemangku kepentingan, yakni pemerintah, parlemen, serta media juga dijalankan dengan solid, menurut pengamatan Tantowi. “Jika sebelum COVID-19 mereka masih suka berbeda, setelah menghadapi satu musuh bersama ini terlihat kekompakan mereka. Oposisi tetap kritis, media tetap kritis, tapi kedewasaan membuat mereka paham sampai sejauh mana titik kritis tersebut,” kata dia.

Diketahui, Selandia Baru mendapatkan apresiasi dunia atas upaya penanggulangan wabah di wilayah itu. Khususnya dengan persiapan dan kesigapan dalam menutup perbatasan serta memberlakukan karantina wilayah atau lockdown.

Kasus COVID-19 pertama muncul di Selandia Baru pada 28 Februari, dan dalam waktu sekitar satu bulan pemerintah sudah menerapkan pembatasan sosial secara bertingkat. Hingga akhirnya saat ini mulai melonggarkan peraturan tersebut karena jumlah kasus baru terus menurun.

Dengan sekitar lima pekan karantina wilayah, Selandia Baru dapat menjaga jumlah kasus infeksi akibat virus corona itu dalam angka yang relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di seluruh dunia, yakni 1.499 kasus positif dengan 21 kematian dan 1.433 kesembuhan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini