Dinamika politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat ini sangatlah tinggi. Media massa dianggap sebagai pilar keempat demokrasi yang bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Sinergi antara media massa dan penyelenggara Pilkada yaitu Bawaslu dapat meningkatkan awareness masyarakat dalam mengawal Pilkada agar berjalan dengan jujur, adil, dan berintegritas. Maka dari itulah, media massa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang damai.
Ketua Divisi SDM, Parmas, dan Sosdiklih KPU Kota Bima, Amirul Mukminin mengatakan bahwa peran media sangat penting dalam mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Pemilihan Wali dan Wakil Wali Kota Bima tahun 2024. Media diharapkan dapat meredam isu-isu yang berpotensi memperkeruh suasana seperti isu SARA, ujaran kebencian, dan informasi palsu (hoaks). Selain itu, media juga diharapkan ikut berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat agar pemilih di Kota Bima lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu pada Februari 2024 lalu.
Media massa merupakan salah satu dari delapan elemen yang menentukan suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Selain media massa, tujuh elemen lainnya meliputi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, Pemerintah sebagai penyedia anggaran, Kepolisian dan TNI dari unsur keamanan, partai politik sebagai peserta Pilkada, masyarakat sebagai pemilih, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai pemangku kepentingan. Berita yang tidak akurat dan bersifat hoaks berpotensi mengganggu keamanan dan kelancaran Pilkada 2024, bahkan dapat menyebabkan penundaan jika situasi keamanan tidak memungkinkan untuk melanjutkan seluruh proses Pilkada.
Amirul menilai bahwa sinergi antara semua elemen termasuk media massa dalam fungsinya sebagai penyedia informasi sangatlah penting untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Dengan dukungan dan tanggung jawab penuh dari semua pihak termasuk media massa, maka Pilkada 2024 dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Midi Siswoko mengajak kepada media massa atau insan pers untuk bersinergi dengan aparat kepolisian guna mendukung pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada November 2024 mendatang agar berjalan aman tanpa adanya konflik. Irjen Pol Midi Siswoko mengatakan bahwa rekan-rekan jurnalis harus bekerja sama dengan polri membangun dan memberikan kontribusi yang positif demi keamanan Pilkada di wilayah Maluku Utara. Pihaknya menegaskan bahwa peran media massa di momentum Pilakda sangatlah krusial dan ikut andil dalam mencegah potensi konflik di tengah keterbukaan informasi digital yang semakin mudah diakses oleh masyarakat.
Tentunya media massa sebagai sumber informasi terpercaya, berpartisipasi dalam meminimalisir potensi konflik antar sesama masyarakat atau pendukung yang berbeda pilihan kandidat melalui penyajian berita terkait Pilkada yang berimbang serta mengedukasi. Pihaknya berharap agar Pilkada tahun ini tidak dirusak dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang memang ingin mengancam persatuan bangsa.
Di sisi lain, untuk menciptakan Pilkada 2024 yang damai, aman, transparan, dan berkeadilan, Kapolresta Palu, Kombes Pol. Barliansyah bersama awak media menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) guna mempererat kerja sama dengan media massa dalam rangka memastikan informasi tentang Pilkada yang disebarkan kepada masyarakat dapat dipercaya dan berimbang.
Kombes Pol. Barliansyah menekankan bahwa kerja sama yang baik antara Polresta Palu dan awak media adalah kunci untuk menciptakan Pilkada yang damai dan adil. Pihaknya bersama dengan awak media berkomitmen untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat sehingga masyarakat Kota Palu dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Pihaknya juga berharap agar kerja sama ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan Pilkada Serentak 2024 yang kondusif.
Di era teknologi informasi semakin berkembang, media sosial dan netizen sudah sangat masif apabila menemukan suatu informasi terkait Pilakda tanpa mengonfirmasi ulang sumber informasi tersebut. Peran media massa ini dinilai sangat diperlukan untuk menyaring dan mengimbangi informasi hoaks dengan berita yang objektif dan akurat. Upaya memfilter berita-berita yang mengandung unsur perpecahan harus dicegah agar masyarakat tidak terprovokasi dan terpolarisasi oleh penyebaran hoaks.
Hal tersebut terlihat dari memanasnya situasi politik di NTB jelang Pilkada. Selain figur yang bersaing mendapat dukungan partai politik, simpatisan juga mulai bersuara mengunggulkan calonnya dengan mendiskreditkan figur lainnya. Situasi ini berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan sehingga membuat situasi di NTB menjadi tidak kondusif. Kasubdit 1 Dit Intelkam Polda NTB, Kombes Pol Iwan Sugiyanto mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan media massa dalam menjaga situasi kondusif selama proses Pilkada. Menurutnya, peran pers sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan Pilkada yang aman, tertib, dan kondusif, serta jauh dari konflik. Berita yang menyejukkan dinilai dapat mendinginkan situasi politik yang tegang.
Permasalahan keamanan dan kedamaian merupakan tanggung jawab bersama. Maka dari itu, perlunya kerja sama maupun sinergitas dari semua pihak agar dapat menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang Pilkada 2024. Masyarakat juga diharapkan dapat terus memperat tali persaudaraan, serta bergotong royong dalam mendukung upaya Pemerintah dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024.
