Penumpang KRL Menumpuk di Bogor, Ini Usulan Bima Arya ke Pemerintah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Dua hari ini, stasiun kereta di Kota Bogor mengalami penumpukan penumpang, usai pemerintah melonggarkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memasuki masa transisi new normal.

Melihat hal itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengusulkan tiga hal kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak terjadi penumpukan kedepannya.

Pertama, perusahaan di Jakarta yang memiliki karyawan dari Bogor, agar menyiapkan bus sebagai transportasi karyawan. Kemudian, dia meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyiapkan bus antara jemput Bogor-Jakarta.

“Saya juga usulkan adanya penambahan petugas di stasiun kereta dan di KRL. Baik dari PT KAI atau PT KCI, juga dari Pemkot Bogor baik TNI dan Polri,” kata Bima.

Bima mengaku usulan ini telah disampaikan melalui rapat koordinasi lewat video conference bersama Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo, Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan kepala daerah se-Jabodetabek, Senin 8 Juni 2020 malam.

Selain itu, dia juga mengusulkan adanya sistem pembagian waktu kerja, khususnya bagi pekerja asal Bogor yang menggunakan jasa KRL Commuterline. Usulan tersebut, kata Bima, direspons positif oleh pemerintah pusat untuk kemudian dimatangkan oleh kementerian dan Gubernur DKI Jakarta.

“Sebelumnya kami mengusulkan pengaturan dua sif jam kerja. Jadi, jam 08.00 WIB pagi dan ada yang jam 11.00 WIB. Jadi jaraknya agak panjang. Dan saya juga mengusulkan agar untuk ibu-ibu atau perempuan diprioritaskan untuk sif yang pagi, agar bisa pulang lebih cepat ke rumah,” katanya.

Ia mengatakan usulan tersebut harus dimaksimalkan, karena ini baru penambahan 10 persen penumpang, bagaimana kalau sudah kembali normal dipastikan penumpukan bakal terjadi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini