Pengembangan Potensi Perikanan di Kabupaten Biak Terus Didukung

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengembangan potensi perikanan terus diupayakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Pemerintah Kabupaten Biak, Numfor, Papua. Salah satunya dengan merencakan pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi di Papua pada tahun anggaran 2022.

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono telah mengadakan pertemuan dengan Bupati Biak Herry Ario Naap dan berakhir pada kunjungan jajaran KKP untuk melihat sejumlah fasilitas penunjang sektor perikanan. Termasuk, lokasi-lokasi yang akan dinilai tepat sebagai lokasi pelabuhan perikanan terintegrasi.

Menteri KKP Wahyu Trenggono menanggapi positif dan mendukung upaya dari Pemda setempat untuk merealisasikan dan melaporkan perkembangannya secara berkala. Tidak hanya itu, koordinasi juga diharapkan bisa terjalin baik dengan Dirjen Perikanan Tangkap.

“Pertemuan tadi membicarakan tentang tindak lanjut dari kunjungan kami sebelumnya, dan juga merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja Pak Menteri KKP ke Biak baru-baru ini, menjadi harapan kita bersama di Kabupaten Biak Numfor program-program besar dari KKP dapat direalisasikan,” kata Bupati Hery Ario Naap.

Adapun, dalam pertemuan ini Menteri KKP didampingi Dirjen Perikanan Budidaya, TB Haeru Rahayu dan Dirjen Perikanan Tangkap, M. Zaini. Sementara Bupati Herry Ario Naap didampingi oleh Sekretaris Daerah Markus O Masnembra serta jajaran pejabat eselon II lainnya.

Secara garis besar, pertemuan ini membahas tentang kesiapan dan proses tindak lanjut dari pembangunan dermaga perikanan atau Pelabuhan Perikanan Terintegrasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini