News
Updated:

Pengamat Sebut Pendekatan Humanis Harus Terus Dikembangkan di Papua

Giftson Ramos
Giftson Ramos
345
345
0
Baca Juga
Giftson Ramos
Giftson Ramoshttps://www.minews.id/

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa pendekatan humanis terhadap masyarakat Papua harus terus dilakukan. Bahkan, pendekatan humanis bisa juga diterapkan pada kelompok OPM.

Hal ini terlihat pada empat anggota Babinsa di Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua yang berhasil menangkap 2 anggota kelompok separatis dan teroris (KST) Papua. Mereka menangkap pelaku tanpa mengeluarkan tembakan sehingga tidak ada korban.

“Babinsa yang baik tentu menguasai teritorial, dengan pendekata yang humanis maka pendekatan kepada masyarakat bahkan kepada OPM bisa dilakukan. Ini yang harus terus dikembangkan,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Sabtu 11 September 2021.

Keempat Babinsa tersebut juga mendapatkan apresiasi dari KSAD dan Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono.

“Keempat Babinsa ini membuat prestasi yang luar biasa. Tanpa mengeluarkan tembakan dan tidak ada korban, mereka mendapat lima senjata api. Hal ini juga mendapat apresiasi yang luar biasa KSAD,” kata Yogo.

Adapun kedua anggota KST Papua yang tertangkap akan dibawa ke Makoramil Batom untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Sementara barang bukti yang diamankan berupa 2 pucuk senjata M16 yang dilengkapi dengan GLM, 2 pucuk senjata shotgun, 1 pucuk senjata laras panjang jenis Ultimax, Munisi 5,56 mm 35 butir, Munis GLM 2 butir, 2 buah Handphone, 6 buah senjata tajam, 1 buah solar cell, 5 buah flashdisk, 1 buah bendera OPM dan beberapa barang lainnya.

Berita Sebelumnya
Jangan Ditiru! Beredar Video Zulham Zamrun Acungkan Jari Tengah
Berita Selanjutnya
Tragedi Serangan 11 September, Ketika Umat Islam Disudutkan AS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Dana Hasil Penertiban Kawasan Hutan Jadi Bukti Nyata Penegakan Hukum Pemerintah

Oleh: Alvin Sato )*Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuatpenegakan hukum dan penyelamatan aset negara melalui langkahkonkret penertiban kawasan hutan. Hal itu tercermin dari penyerahandana hasil penertiban kawasan hutan senilai Rp10,27 triliun kepadanegara yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Momentum penyerahan ini sekaligus menjadi simbol kuat bahwa upayapenegakan hukum pemerintah kini semakin berorientasi pada hasil nyatayang dapat dirasakan masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwaagenda penyerahan dana hasil penertiban kawasan hutan bukan sekadarseremoni. Kepala Negara memandang masyarakat saat ini menginginkanbukti konkret dari kerja pemerintah, terutama dalam upaya menjagakekayaan negara dan menindak berbagai pelanggaran di sektor sumberdaya alam. Presiden menilai transparansi dan akuntabilitas menjadibagian penting agar masyarakat dapat melihat langsung hasil daripenegakan hukum yang dilakukan negara.Menurut Presiden, dana triliunan rupiah yang berhasil diselamatkantersebut menunjukkan bahwa pemerintah serius memastikan aset negara tidak lagi bocor akibat praktik ilegal maupun penyalahgunaan kawasanhutan. Ia juga menyinggung bahwa masyarakat sudah terlalu lama disuguhi berbagai pidato tanpa hasil nyata, sehingga pemerintah saat iniberupaya menghadirkan bukti langsung melalui pengembalian aset dan penyelamatan keuangan negara.Presiden Prabowo turut mengungkapkan adanya potensi tambahanpengembalian aset negara pada bulan berikutnya dengan nilai mencapaiRp11 triliun. Hal itu memperlihatkan bahwa upaya penertiban kawasanhutan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan terus berlanjut sebagaibagian dari strategi nasional dalam memperbaiki tata kelola sumber dayaalam Indonesia.Selain penyerahan dana, pemerintah juga berhasil menguasai kembalikawasan hutan seluas lebih dari 2,3 juta hektare. Pengembalian lahantersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga kedaulatannegara atas kawasan hutan yang selama bertahun-tahun mengalamiberbagai bentuk pelanggaran, mulai dari penguasaan lahan ilegal hinggapenyalahgunaan izin usaha.Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa dana Rp10,27 triliunyang dipamerkan dalam kegiatan Satgas Penertiban Kawasan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini