Pendidikan Holistik Berbasis Karakter Jadi Landasan untuk Hadapi Era Industri 4.0

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, mengemukakan bahwa tantangan era industri 4.0 akan semakin beragam akibat perkembangan teknologi yang kian masif.

Ia menyebut bahwa berdasarkan beberapa prediksi, dalam 20 tahun ke depan akan banyak profesi yang saat ini ada, tetapi menjadi tidak relevan di masa depan.

“Pekerjaan tertentu bisa saja dapat digantikan oleh kecerdasan artifisial atau AI dan robot, serta segala hal yang berbasis digital,” ujarnya, Kamis 30 Desember 2021.

Dirinya menegaskan bahwa penting bagi seluruh pihak untuk mempersiapkan generasi saat ini dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Salah satunya perlunya penerapan pendidikan holistik berbasis karakter bagi anak. Pendidikan holistik berbasis karakter melihat keseimbangan antara kecerdasan otak, kecerdasan hati, dan kecerdasan tangan.

Seringkali pendidikan Indonesia kata dia hanya menekankan kepada kecerdasan otak dan tangan, tetapi lupa untuk mengembangkan kecerdasan hati.

“Banyak orang yang ‘merasa bisa’, tetapi ternyata hanya sedikit yang ‘bisa merasa’. Bagaimana dapat memosisikan diri untuk punya empati kepada orang lain. Ini yang disebut dengan kecerdasan emosi,” katanya.

Tak hanya itu, seringkali pendidikan Indonesia terlalu mengedepankan kecerdasan IQ semata, padahal penting menerapkan kecerdasan secara holistik. Fungsi-fungsi otak yang optimal itu mulai dari bagaimana berpikir kreatif, pemecahan masalah, motivasi yang tinggi, dapat melakukan koordinasi dan kerja tim yang baik, serta kemampuan interpersonal dan sosial yang baik.

“Ini dimulai dari pendidikan dasar seperti Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Guru harus menggugah para siswanya untuk berpikir kreatif dan out of the box, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan,” ujarnya.

Dalam kuliah umum kali ini, Sofyan A. Djalil juga sedikit membahas soal pertanahan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa tanah di Indonesia yang masuk dalam kewenangan Kementerian ATR/BPN, total persentasenya kurang lebih seluas 37 persen, sedangkan 67 persen sisanya masuk dalam kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Oleh karena itu, Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan strategi untuk mengatasi administrasi pertanahan, mulai dari pendaftaran tanah, penyelesaian sengketa dan konflik, hingga memerangi mafia tanah.

“Kita perbaiki terus administrasi pertanahan dan pelayanan-pelayanan yang sudah semakin baik. Kita harapkan lima tahun ke depan, administrasi pertanahan sudah beres,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Semua Pihak Berperan Jaga Kondusivitas Pasca Pilkada

Yogyakarta - Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 telah usai. Namun, tantangan menjaga stabilitas nasional baru saja dimulai. Berbagai pihak menyerukan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini