Pendidikan Bermutu, Sekolah Rakyat Jajaki Kolaborasi Nasional dan Internasional Perluas Peluang Siswa

Baca Juga

Mata Indonesia, JAKARTA — Program Sekolah Rakyat terus dikembangkan sebagai solusi memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah bersama berbagai mitra kini menjajaki kolaborasi nasional dan internasional guna membuka peluang lebih luas bagi para siswa, termasuk akses kerja global.

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi salah satu mitra strategis yang mulai menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan UPI Agus Setiabudi menyebut kolaborasi ini sebagai respons terhadap kebutuhan nyata di dunia pendidikan.

“Ini bisa dikatakan sebagai gayung bersambut. Kita memang sedang mencari berbagai permasalahan nyata yang ada di dunia pendidikan,” kata Agus di Bandung.

Ia menjelaskan, kontribusi UPI akan difokuskan pada pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, serta perumusan konsep penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Selain itu, UPI juga akan mengirimkan mahasiswa untuk praktik kerja lapangan guna mendukung kebutuhan tenaga pendidik.

“Selanjutnya, mereka akan melihat kapasitas mahasiswa kita. Jika memiliki prospek, ke depan bisa direkrut menjadi staf. Selain itu, dalam waktu dekat juga akan dilakukan pembinaan bagi para guru serta penataan kurikulum sekolah,” ujarnya.

Menurut Agus, UPI siap memperkuat program ini melalui penyusunan nota kesepahaman, pengembangan proyek percontohan, hingga penyusunan peta jalan pendidikan yang berorientasi pada kemandirian lulusan.

Sementara itu, Kemensos juga membuka peluang kerja sama internasional untuk memperluas prospek lulusan Sekolah Rakyat. Salah satunya melalui kemitraan dengan Regiono Group dari Jepang yang bergerak di bidang pendidikan dan layanan kesehatan.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan kerja sama ini diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja caregiver dari lulusan Sekolah Rakyat.

“Jadi dari keluarga miskin, kemudian kita latih, ya caregiver ini. Kemudian memang nanti kita berharap ini bisa (menjadi) kerja sama permanen, strategis lah ya,” ujar Agus Jabo.

Ia menambahkan, program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat skema graduasi, yakni mendorong penerima bantuan sosial agar mampu mandiri secara ekonomi.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo menegaskan kurikulum Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya untuk pendidikan akademik, tetapi juga pengembangan keterampilan kerja.

“Jadi begitu lulus dari itu, sudah bisa berangkat ke sana (Jepang),” jelas Supomo.

Ia juga menyebut Kemensos akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk memastikan keberlanjutan program.

Dari pihak mitra, CEO Regiono Group Nakashima Yasuharu mengungkapkan kebutuhan tenaga kerja caregiver dari Indonesia cukup besar dalam beberapa tahun ke depan.

“Selama beberapa tahun ke depan, kami membutuhkan sekitar 400 caregiver,” ujarnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi akses pendidikan alternatif, tetapi juga menjadi jembatan menuju peningkatan kesejahteraan dan mobilitas sosial bagi masyarakat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Danantara, PSEL, dan Masa Depan Pengelolaan Sampah Indonesia

*) Oleh: Citra Ningrum OktaviaPemerintah tengah menghadapi salah satu tantangan paling mendesak dalampembangunan nasional, yakni darurat sampah perkotaan yang selama bertahun-tahun berjalan tanpa penyelesaian menyeluruh. Timbunan sampah yang terusmeningkat tidak lagi sekadar persoalan kebersihan lingkungan, melainkan telahmenjadi ancaman serius bagi kesehatan publik, kualitas ekosistem, hingga ketahananenergi nasional. Di tengah situasi tersebut, langkah pemerintah menggandengDanantara Indonesia untuk mempercepat pembangunan fasilitas PengolahanSampah menjadi Energi Listrik (PSEL) merupakan keputusan strategis yang menunjukkan keberanian negara keluar dari pola lama pengelolaan sampah yang stagnan. Penandatanganan nota kesepahaman pembangunan PSEL di enam lokasibersama 13 pemerintah daerah menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi bekerjadengan pendekatan parsial, tetapi mulai membangun sistem pengelolaan sampahyang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.Lebih jauh, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentangpercepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrikmemperlihatkan adanya keseriusan politik pemerintah dalam membenahi tata kelolasampah nasional. Menko Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa regulasitersebut telah mendorong langkah konkret pemerintah pusat dan daerah untukbergerak lebih cepat dalam pembangunan PSEL. Target pembangunan sedikitnya 25 lokasi PSEL dalam dua hingga tiga tahun ke depan bukan hanya ambisi administratif, melainkan kebutuhan nyata untuk mengatasi kedaruratan sampah di puluhankabupaten dan kota. Selama ini, banyak proyek pengolahan sampah tersendat akibatbirokrasi panjang, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidakjelasan pembagiankewenangan. Karena itu, penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, Danantara, dan pihak-pihak terkait menjadi fondasi pentingagar proyek strategis ini tidak kembali terjebak pada pola lamban yang merugikanmasyarakat.Selain itu, keterlibatan Danantara Indonesia memberi dimensi baru dalampembiayaan dan tata kelola proyek infrastruktur lingkungan di Indonesia. Selama ini, pengelolaan sampah kerap dipandang sebagai sektor yang minim nilai ekonomisehingga tidak menarik bagi investor besar. Padahal, di berbagai negara maju, pengolahan sampah telah berkembang menjadi industri energi hijau yang bernilaitinggi dan berkelanjutan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini