Pemerintah Republik Indonesia (RI) menyiapkan berbagai rangkaian pendekatan dan strategi dalam melakukan percepatan pembangunan di Papua demi meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat serta kesejahteraan rakyat setempat.
Karena jika kualitas atau taraf hidup masyarakat di Papua mengalami peningkatan, utamanya pada aspek kesejahteraannya, maka mengindikasikan bahwa Pemerintah telah berhasil menerapkan salah satu amanat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk terus menyejahterakan masyarakatnya dan menghapuskan kesenjangan dengan pemerataan pembangunan.
Pemerintahan pada era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat ini terus menggencarkan upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah bahkan hingga pelosok Tanah Air, tidak terkecuali di Papua agar kesenjangan bisa terhapuskan. Oleh karenanya, perlu persiapan akan berbagai macam rangkaian serta strategi pendekatan yang tepat.
Salah satu upaya pemerintah, yakni melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang berkomitmen sangat kuat melakukan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih dengan terus melakukan serangkaian sosialisasi sekaligus menampung bagaimana program strategi di setiap daerah.
Salah seorang Anggota BP3OKP, Alberth Yoku mengatakan bahwa pihaknya telah bersemu dengan sejumlah Kepala Daerah setempat, termasuk salah satunya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Keerom untuk mengecek bagaimana program dan strategi Pemkab setempat yang sejalan dengan program strategis nasional (PSN).
Hal tersebut memang sudah menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pemerintah melalui BP3OKP yakni melakukan sinkronisasi, evaluasi dan koordinasi secara khusus terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta bagaimana perencanaan pembangunan yang sudah Pemda setempat jalankan, kemudian akan mencocokkannya dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Otonomi Khusus Papua.
Tidak hanya di Kabupaten Keerom saja, sosialisasi terus berlanjut ke Kabupatan lain seperti Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen dan Mamberamo Raya. Seluruhnya memang bertujuan untuk melihat bagaimana kemampuan daerah setempat dalam melaksanakan beberapa program besar yang melampauai APBD.
Dengan pelaksanaan program strategi daerah yang masuk ke dalam program strategis nasional (PSN), maka menjadikan para kepala daerah harus sering melakukan pertemuan dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sehingga seluruh perencanaan tersebut benar-benar bisa sinkron.
Sejalan dengan seluruh hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memang sangat ingin terus menggencarkan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Maka dari itu, pemerintah terus menyusun beragam rencana program.
Terkait hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang juga Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan berbagai macam pendekatan kesejahteraan di Papua.
Pendekatan kesejahteraan tersebut adalah upaya untuk memperbaiki beragam fasilitas pelayanan publik seperti sektor pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Maka dari itu, Presiden sangat mengharapkan adanya peran serta secara aktif dar Kementerian dan Lembaga terkait lainnya, mereka semua wajib untuk memasukkan berbagai program untuk Papua dalam anggaran dan rencana kerjanya.
Rencana lain Pemerintah melakukan percepatan pembangunan Papua agar perekonomain masyarakat mengalami peningkatan kinerja yakni dengan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK).
Dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana dari laman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), memang KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad mengatakan KEK Sorong menjadi salah satu instrumen dan lokomotif dari pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi Bumi Cenderawasih.
Oleh karenanya, pihak Pemprov Papua Barat Daya terus berupaya untuk menjadikan KEK Sorong agar bisa mengikuti perkembangan. Selain di sana, sebenarnya Papua juga memiliki kawasan industri lainnya, yakni di Kabupaten Teluk Bintuni dan kawasan industri Kabupaten Fakfak Procinsi Papua Barat.
Pemerintah juga berencana untuk kembali membangun satu kawasan industri lahi di bidang pertanian pada Merauke Provinsi Papua Selatan. Seluruh pihak dari berbagai elemen harus memiliki pandangan yang sama dan satu tujuan sama, yakni menjadikan seluruh industri tadi menjadi instrumen lokomotif penggerak percepatan pembangunan perekonomian wolayah berujuluk Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi itu.
Jika semua pihak sudah memiliki satu pemikiran yang sama, terlebih apabila juga turut serta dengan adanya aksi kontribusi nyata, maka bukan tidak mungkin dalam waktu yang singkat pasti terjadi perubahan sangat signifikan pada ekonomi Papua.
Sebaliknya, apabila berbagai pihak tidak bisa menjalin koordinasi dan integrasi yang baik, yang mana justru terkesan saling jalan masing-masing dan saling cuek, maka meski memiliki banyak kawasan strategis, namun ke depannya tidak akan berdampak apapun.
Oleh karena itu, Pemerintah RI terus mempersiapkan berbagai macam pendekatan dan strategi dalam rangkaian untuk semakin mempercepat pembangunan di wilayah Papua sehingga tercipta pemerataan atau menghapus kesenjangan.
