MATA INDONESIA, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan sejumlah insentif dan kemudahan perizinan bagi badan usaha dan pemilik kendaraan listrik.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana berharap, insentif dapat mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik melalui penyediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Salah satu insentif yang akan diberikan ialah pemberian tarif curah sebesar Rp 714 per kWh untuk badan usaha SPKLU, dengan tarif penjualan maksimal Rp 2.467 per kWh.”Jadi marginnya lumayan besar,” kata Rida, Minggu 5 September 2021.
Selain itu pemerintah juga akan memberikan keringanan biaya penyambungan dan jaminan langganan tenaga listrik hingga pembebasan rekening minimum selama dua tahun pertama untuk badan usaha SPKLU yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero).
“Perizinan ini kembali dipermudah dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 di mana sebelumnya penetapan wilayah usaha untuk SPKLU membutuhkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, saat ini dapat digantikan dengan dokumen bukti kepemilikan lahan SPKLU atau perjanjian kerja sama dengan pemilik lahan SPKLU,” kata Rida.
Badan Usaha SPKLU memiliki kewajiban pelaporan dengan menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
“Sistem Informasi ini pada saatnya akan memudahkan konsumen pemilik kendaraan listrik untuk mencari SPKLU atau Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU),” kata dia.
Tak hanya bagi Badan Usaha SPKLU, insentif juga diberikan kepada pemilik kendaraan listrik.
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar mengatakan, pemilik kendaraan listrik mendapatkan biaya pasang spesial untuk tambah daya.
Ia menjelaskan, tambah daya hingga 11.000 VA biayanya Rp 150.000 untuk 1 fasa, sedangkan tambah daya hingga 16.500 VA biayanya Rp 450.000 untuk 3 fasa.
“Ada pula insentif tarif tenaga listrik home charging yakni diskon 30 persen selama tujuh jam pada pukul 22.00-05.00. Ini diberikan kepada pemilik kendaraan listrik dengan home charging yang terkoneksi pada sistem PLN,” ujar Wanhar.
pPemerintah dalam Grand Strategi Energi Nasional menargetkan pembangunan 572 unit SPKLU pada tahun 2021 dan 31.859 unit SPKLU pada tahun 2030.
Target SPKLU ini ditujukan untuk dapat mengakomodir potensi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda 4 yang diperkirakan sekitar 2.2 juta unit pada tahun 2030.
Per Agustus 2021, di Indonesia telah terdapat KBLBB sebanyak 1.478 untuk roda 4, 188 untuk roda 3, dan 7.526 unit untuk roda 2.