Pemerintah Rusia Batasi Akses ke Facebook

Baca Juga

MATA INDONESIA, MOSKOW – Pemerintah Rusia membatasi akses ke Facebook, setelah perusahaan media sosial raksasa itu menolak mematuhi perintah otoritas Rusia menghentikan pemeriksa fakta dan label peringatan konten pada platformnya di tengah serangan terhadap Ukraina.

Regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor, mengatakan bahwa Facebook telah mengabaikan tuntutannya untuk mencabut pembatasan pada empat outlet media Rusia di platformnya – kantor berita RIA, TV Zvezda Kementerian Pertahanan, dan situs web gazeta.ru dan lenta.ru.

“Sesuai dengan keputusan Kejaksaan Agung, mulai 25 Februari, pembatasan akses sebagian diberlakukan oleh Roskomnadzor di jejaring sosial Facebook,” kata regulator dalam sebuah pernyataan, melansir Al Jazeera.

Jaringan media sosial telah menjadi salah satu front dalam invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, dengan informasi yang menyesatkan tetapi juga pemantauan waktu nyata mengenai konflik yang berkembang pesat.

Pasukan Rusia telah bergerak lebih dekat ke ibukota Ukraina, Kiev, saat pertempuran berdarah terjadi secara nasional pada hari kedua serangan Rusia terhadap tetangganya.

PBB mengatakan lebih dari 50.000 warga Ukraina telah melarikan diri ke negara lain sejak invasi dimulai. Sementara puluhan ribu lainnya juga mengungsi, mencari perlindungan di gereja, ruang bawah tanah, dan stasiun metro bawah tanah.

“Pihak berwenang Rusia memerintahkan kami untuk menghentikan pemeriksaan fakta independen dan pelabelan konten yang diposting di Facebook oleh empat organisasi media milik negara Rusia,” demikian pernyataan Wakil Presiden urusan global di perusahaan induk Facebook, Meta.

“Kami menolak. Akibatnya, mereka mengumumkan akan membatasi penggunaan layanan kami,” tulis Nick Clegg dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di Twitter.

“Orang Rusia biasa menggunakan aplikasi kami untuk mengekspresikan diri dan mengatur tindakan. Kami ingin mereka terus membuat suara mereka didengar, membagikan apa yang terjadi, dan mengatur melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Messenger,” tuturnya.

Moskow telah berusaha untuk melakukan kontrol yang lebih ketat atas internet dan teknologi besar selama bertahun-tahun, sesuatu yang menurut para kritikus mengancam kebebasan individu dan perusahaan. Ini merupakan bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap penentang terang-terangan Kremlin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini