Pemerintah Pusat Terus Dorong Percepatan Pelaksanaan MBG di Daerah

Baca Juga

Mata Indonesia, JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen kuat ini terlihat dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II yang digelar di kampus IPDN, Jawa Barat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, secara langsung menyampaikan urgensi percepatan program tersebut kepada para kepala daerah. Penguatan SDM menjadi salah satu fokus utama percepatan program. Pemerintah akan memulai pendidikan khusus bagi SDM pelaksana MBG mulai Juli mendatang.

“Ya tentu saja (disampaikan percepatan MBG). Karena tiga kunci makanan bergizi itu satu anggaran, yang kedua SDM, yang ketiga infrastruktur,” ujar Dadan.

Ia juga menekankan bahwa daerah 3T (terpencil, terluar, tertinggal) akan menjadi prioritas dengan kehadiran tenaga yang sudah terlatih selama tiga bulan.

“Sehingga akhir Juli mereka sudah bisa dikirim ke daerah, dan percepatan akan sangat terjadi secara nyata nanti di akhir Juli, awal Agustus,” imbuh Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa materi yang disampaikan dalam retret ini konsisten dengan pesan-pesan sebelumnya kepada para kepala daerah, termasuk penekanan terhadap tiga peran penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG.

Upaya serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Wakil Wali Kota Padang, Allex meminta seluruh jajaran untuk segera merealisasikan program MBG agar dapat berjalan secepatnya.

“Segerakan program MBG ini. Kalau bisa di minggu keempat Juni sudah terealisasi dan berjalan sesuai rencana serta berjalan dengan baik,” tegas Allex.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Sonny, turut menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan tiga lokasi untuk pembangunan dapur MBG sesuai permintaan BGN.

“Dua lokasi direncanakan di Bancalaweh, dan satu lagi di Rusunawa. Sementara enam lokasi lainnya akan dibangun oleh mitra swasta,” ujarnya.

Dari sisi legislatif, dorongan kuat terhadap efektivitas program MBG juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah yang mengingatkan pentingnya afirmasi bagi daerah-daerah 3T agar masalah kekurangan gizi dan stunting bisa diatasi secara menyeluruh.

“Daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, terluar, itu sungguh sangat perlu diafirmasi agar percepatan ketercapaian gizi sehari-harinya itu bisa memadai,” ujar Ledia.

Ia juga menegaskan perlunya pengelolaan limbah makanan yang dihasilkan dari pelaksanaan program ini agar tidak menimbulkan masalah baru di lingkungan sekolah.

“Entah akan dimagotisasi, dikomposting, mau diapakan juga itu sampah tentu harus disiapkan agar tidak menumpuk dan menjadi sumber masalah baru,” pungkas Ledia.

Komitmen lintas sektor ini menandakan keseriusan pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai fondasi utama dalam membangun generasi sehat dan berkualitas, khususnya di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan perhatian.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Upaya Bersama Diperlukan untuk Jaga Situasi Kondusif Saat Idul Fitri

Oleh: Hafidz Ramadhan Pratama Perayaan Hari Raya Idul Fitri yang selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, dinamika sosial, serta potensi kerawanan keamanan, kebutuhan akan sinergi lintas sektor menjadisemakin mendesak untuk diwujudkan secara konkret. Stabilitas keamanan dan ketertibanmasyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan jugamemerlukan dukungan aktif dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga peran strategismedia sebagai penyampai informasi yang membentuk persepsi publik. Dalam konteks ini, menjaga suasana kondusif bukan sekadar upaya teknis, tetapi juga merupakan bagian darikomitmen kolektif dalam merawat persatuan di tengah keberagaman. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasiantara kepolisian dan media melalui momentum buka puasa bersama insan pers yang tergabungdalam Pokja Polda Jatim. Kegiatan yang turut dihadiri Wakapolda Jatim Brigjen Pasma Royce serta jajaran pejabat utama tersebut menjadi simbol bahwa komunikasi yang terbuka dansinergitas yang solid merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas daerah, khususnya saatada agenda nasional dan Idul Fitri. Dalam pandangannya, insan pers memiliki posisi strategissebagai mitra kepolisian dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepadamasyarakat, sehingga mampu mencegah berkembangnya informasi yang menyesatkan. Irjen Nanang Avianto juga melihat bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampaiinformasi semata, tetapi juga berperan sebagai penyejuk di tengah dinamika sosial yang berkembang. Dalam situasi yang rawan terhadap provokasi dan penyebaran informasi yang tidakterverifikasi, media diharapkan mampu menghadirkan pemberitaan yang edukatif sertamembangun opini publik yang konstruktif. Dengan demikian, masyarakat tidak mudahterpengaruh oleh isu-isu yang dapat memicu keresahan atau konflik. Ia menekankan bahwaketerbukaan informasi publik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkantransparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakatterhadap institusi negara. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Wakil Gubernur Abdullah Vanath turutmengingatkan pentingnya menjaga harmoni dan memperkuat toleransi antarumat beragama, terutama karena perayaan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Abdullah Vanath menilai bahwa masyarakat Maluku memiliki pengalaman panjangdalam menjaga kebersamaan, sehingga diharapkan mampu mempertahankan kondisi yang amandan damai. Ia menegaskan bahwa masyarakat saat ini telah menunjukkan kedewasaan dalamkehidupan sosial, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memecahbelah persatuan. Abdullah Vanath juga mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu harus dijadikan pelajaran agar konflik serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, tidak ada alasan bagi masyarakat untukkembali pada situasi yang pernah menimbulkan perpecahan. Justru, momentum perayaankeagamaan harus dimanfaatkan untuk memperkuat rasa persaudaraan dan saling menghormati. Dalam konteks ini, toleransi bukan hanya menjadi konsep normatif, tetapi harus diwujudkandalam sikap nyata, seperti menghormati pelaksanaan ibadah masing-masing umat beragama. Langkah konkret juga ditunjukkan melalui koordinasi yang dilakukan Pemerintah ProvinsiMaluku dengan forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh agama, serta aparat keamanan. Sinergi ini bertujuan memastikan bahwa seluruh potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini, sehingga perayaan hari besar keagamaan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Pendekatankolaboratif ini menunjukkan bahwa stabilitas tidak dapat dicapai secara parsial, melainkanmelalui kerja sama yang terintegrasi. Hal senada juga disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Edy Murbowo S.I.K. M.Si. yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan danketertiban wilayah saat perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam keterangannya, Irjen Edy Murbowo menekankan pentingnya menjagakebersamaan dan memperkuat nilai-nilai toleransi sebagai fondasi utama dalam menciptakanstabilitas keamanan. Ia menilai bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk hiduprukun, melainkan kekuatan yang dapat memperkokoh persatuan. Irjen Edy Murbowo juga melihat bahwa momentum perayaan dua hari besar keagamaan yang berdekatan dapat menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan antarumat beragama. Iamengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing agar tetapaman dan kondusif, sehingga seluruh rangkaian perayaan dapat berjalan dengan tertib dan penuhkedamaian. Seruan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keamanan bukan hanya tanggungjawab aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan berbagai capaian signifikan dalammenjaga stabilitas nasional, mulai dari keberhasilan mengendalikan inflasi terutama saat haribesar keagamaan, peningkatan efektivitas pengamanan arus mudik melalui koordinasi lintasinstansi, hingga penguatan layanan publik berbasis digital yang semakin memudahkanmasyarakat dalam mengakses informasi dan layanan. Selain itu, upaya memperkuat moderasiberagama serta pendekatan humanis yang dilakukan aparat keamanan juga berkontribusi dalammenciptakan suasana yang lebih kondusif di berbagai daerah, sehingga kepercayaan publikterhadap pemerintah terus meningkat. Dengan melihat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh aparat keamanan, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa menjaga situasi kondusif saat Idul Fitrimembutuhkan komitmen bersama yang berkelanjutan. Sinergi antara media, pemerintah, danmasyarakat harus terus diperkuat agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diajak untuk terus menjaga persatuan, meningkatkantoleransi, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai, sehinggamomentum Idul Fitri benar-benar menjadi ajang mempererat kebersamaan dan memperkuatharmoni sosial di Indonesia. *) Peneliti Keamanan Dalam Negeri dan Komunikasi Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini