Pemerintah Perluas Jangkauan MBG di Papua Demi Peningkatan Penerima Manfaat

Baca Juga

Mata Indonesia, NABIRE – Pemerintah terus memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua agar semakin banyak masyarakat merasakan manfaatnya. Di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, program tersebut tidak hanya meningkatkan akses terhadap makanan bergizi bagi peserta didik dan kelompok rentan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan komoditas daerah, dan penguatan tata kelola yang transparan.

Selama semester I 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire mencatat sebanyak 32.002 penerima manfaat telah menerima layanan MBG. Jumlah tersebut terdiri atas 28.113 peserta didik serta 3.889 penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pelaksanaan program didukung oleh 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sejumlah distrik di Kabupaten Nabire.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire, Marsel Asyerem, mengatakan evaluasi yang dilakukan selama enam bulan pertama menjadi dasar penyempurnaan program agar jangkauannya semakin luas dan kualitas layanan terus meningkat. “Evaluasi ini bukan sekadar melihat berapa banyak makanan yang telah disalurkan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dalam membangun sumber daya manusia Papua yang sehat sekaligus menggerakkan kemandirian ekonomi daerah,” ujar Marsel Asyerem.

Selain menghadirkan manfaat di bidang gizi, MBG turut memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap dalam operasional 14 SPPG, termasuk 180 Orang Asli Papua (OAP). Dengan penghasilan harian antara Rp120 ribu hingga Rp200 ribu, program tersebut mendorong perputaran ekonomi lokal yang diperkirakan mencapai Rp1,58 miliar hingga Rp2,63 miliar setiap bulan.

BGN Nabire juga terus mendorong pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal sebagai bahan baku utama penyediaan makanan bergizi. Langkah ini diharapkan mampu memperluas manfaat ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha di Kabupaten Nabire seiring meningkatnya kebutuhan bahan pangan program.

Marsel Asyerem menegaskan bahwa perluasan manfaat MBG tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah penerima layanan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin semakin banyak hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal terserap sehingga manfaat program ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tegas Marsel Asyerem.

Untuk memperkuat akuntabilitas, pelaksanaan MBG didukung melalui Sistem Informasi Akuntabilitas dan Pelaporan MBG (SIAP-MBG). Platform digital tersebut memungkinkan proses perencanaan, pengelolaan anggaran, hingga distribusi makanan dipantau secara terbuka sehingga meningkatkan transparansi pelaksanaan program.

Pengembang SIAP-MBG, Azrulah Kainage, menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaatnya berjalan optimal. “Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi bagaimana uang negara yang masuk bisa berputar di masyarakat sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga,” pungkas Azrulah Kainage.

Perluasan jangkauan MBG di Papua menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah dan tata kelola yang semakin baik, program tersebut diharapkan mampu menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Papua.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Pastikan Pekerja Terdampak PHK Mendapat Perlindungan dan Pendampingan

Oleh: Dimas AryaputraPemerintah bersama DPR RI terus memperkuat langkah antisipatif dalammenghadapi potensi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagaisektor industri dengan memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan, pendampingan, dan penyelesaian hak secara optimal. Pembentukan Satuan Tugas(Satgas) Mitigasi PHK menjadi salah satu upaya strategis yang diharapkan mampumempercepat koordinasi lintas lembaga dalam mendeteksi persoalan sejak dini, memetakan akar permasalahan, serta menghadirkan solusi yang tepat agar stabilitas ketenagakerjaan tetap terjaga dan keberlangsungan dunia usaha dapatdipertahankan di tengah dinamika ekonomi global.Komitmen tersebut mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua DPR RI SufmiDasco Ahmad yang menilai sinergi antara DPR dan pemerintah menjadi kuncidalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan secara lebih efektif. Menurutnya, keberadaan Satgas Mitigasi PHK tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi, tetapi juga menjadi wadah untuk mempercepat respons terhadap berbagaipersoalan yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja. Sufmi DascoAhmad menjelaskan bahwa koordinasi rutin antara DPR dan pemerintah akan terusdilakukan sehingga setiap indikasi PHK dapat dipantau, dibahas, dan ditindaklanjuti secara cepat sebelum memberikan dampak yang lebih luas terhadappekerja maupun sektor industri.Dalam upaya memperkuat pelaksanaan tugas tersebut, pemerintah menunjukMenteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK. Penunjukan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkankoordinasi yang terpusat dan terintegrasi sehingga berbagai persoalanketenagakerjaan dapat ditangani secara komprehensif. Di bawah koordinasi Satgas, pemerintah mulai melakukan pemetaan terhadap kondisi perusahaan di berbagaisektor untuk mengetahui penyebab utama munculnya potensi PHK sekaligusmenyusun langkah mitigasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing industri.Prasetyo Hadi menegaskan bahwa proses pemetaan dilakukan bersama Desk Ketenagakerjaan Polri agar identifikasi terhadap setiap persoalan dapatberlangsung lebih menyeluruh. Menurutnya, penyebab terjadinya PHK tidak selaludipicu oleh menurunnya permintaan pasar atau melemahnya aktivitas produksi. Dalam sejumlah kasus, terdapat perusahaan yang memiliki kondisi operasionalsehat, tetapi menghadapi persoalan pembiayaan akibat dana yang tersimpan pada lembaga perbankan yang mengalami kendala. Situasi tersebut kemudianberdampak terhadap arus kas perusahaan hingga akhirnya memengaruhikemampuan mempertahankan tenaga kerja. Karena itu, pemerintah memandangsetiap kasus perlu dikaji secara mendalam agar solusi yang diberikan benar-benarmenjawab sumber persoalan yang dihadapi perusahaan.Pendekatan berbasis identifikasi masalah menjadi salah satu strategi utama yang diterapkan Satgas Mitigasi PHK. Pemerintah tidak ingin menerapkan kebijakanyang bersifat umum terhadap seluruh perusahaan karena karakteristik persoalansetiap industri berbeda-beda. Ada perusahaan yang menghadapi penurunanpermintaan pasar, ada yang mengalami kendala pembiayaan, sementara sebagianlainnya menghadapi konflik internal manajemen yang turut memengaruhikeberlangsungan usaha. Dengan memahami akar persoalan secara rinci, pemerintah dapat menentukan langkah penyelesaian yang lebih efektif sehinggarisiko PHK dapat ditekan semaksimal mungkin.Selain berfokus pada upaya pencegahan, pemerintah juga memastikan bahwaperusahaan yang telah melakukan PHK tetap menjadi perhatian Satgas MitigasiPHK. Pendampingan tidak hanya diberikan kepada perusahaan agar dapatmenyelesaikan persoalannya, tetapi juga kepada para pekerja yang terdampaksehingga hak-hak mereka tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengedepankan penyelamatandunia usaha, melainkan juga menjaga kepastian hukum dan perlindungan bagitenaga kerja sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional.Prasetyo Hadi menilai persoalan PHK harus dilihat secara menyeluruh karenafaktor penyebabnya sangat beragam. Tidak semua kasus berkaitan denganketersediaan bahan baku seperti gas atau batu bara, melainkan dapat pula dipengaruhi dinamika internal perusahaan, termasuk tata kelola manajemenmaupun persoalan lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah memilih pendekatankolaboratif dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, DPR, serta aparatpenegak hukum agar proses mitigasi dapat berjalan lebih cepat, objektif, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.Kebijakan pembentukan Satgas Mitigasi PHK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini