Mata Indonesia, NABIRE – Pemerintah terus memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua agar semakin banyak masyarakat merasakan manfaatnya. Di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, program tersebut tidak hanya meningkatkan akses terhadap makanan bergizi bagi peserta didik dan kelompok rentan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan komoditas daerah, dan penguatan tata kelola yang transparan.
Selama semester I 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire mencatat sebanyak 32.002 penerima manfaat telah menerima layanan MBG. Jumlah tersebut terdiri atas 28.113 peserta didik serta 3.889 penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pelaksanaan program didukung oleh 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sejumlah distrik di Kabupaten Nabire.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire, Marsel Asyerem, mengatakan evaluasi yang dilakukan selama enam bulan pertama menjadi dasar penyempurnaan program agar jangkauannya semakin luas dan kualitas layanan terus meningkat. “Evaluasi ini bukan sekadar melihat berapa banyak makanan yang telah disalurkan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dalam membangun sumber daya manusia Papua yang sehat sekaligus menggerakkan kemandirian ekonomi daerah,” ujar Marsel Asyerem.
Selain menghadirkan manfaat di bidang gizi, MBG turut memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap dalam operasional 14 SPPG, termasuk 180 Orang Asli Papua (OAP). Dengan penghasilan harian antara Rp120 ribu hingga Rp200 ribu, program tersebut mendorong perputaran ekonomi lokal yang diperkirakan mencapai Rp1,58 miliar hingga Rp2,63 miliar setiap bulan.
BGN Nabire juga terus mendorong pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal sebagai bahan baku utama penyediaan makanan bergizi. Langkah ini diharapkan mampu memperluas manfaat ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha di Kabupaten Nabire seiring meningkatnya kebutuhan bahan pangan program.
Marsel Asyerem menegaskan bahwa perluasan manfaat MBG tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah penerima layanan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin semakin banyak hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal terserap sehingga manfaat program ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tegas Marsel Asyerem.
Untuk memperkuat akuntabilitas, pelaksanaan MBG didukung melalui Sistem Informasi Akuntabilitas dan Pelaporan MBG (SIAP-MBG). Platform digital tersebut memungkinkan proses perencanaan, pengelolaan anggaran, hingga distribusi makanan dipantau secara terbuka sehingga meningkatkan transparansi pelaksanaan program.
Pengembang SIAP-MBG, Azrulah Kainage, menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaatnya berjalan optimal. “Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi bagaimana uang negara yang masuk bisa berputar di masyarakat sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga,” pungkas Azrulah Kainage.
Perluasan jangkauan MBG di Papua menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah dan tata kelola yang semakin baik, program tersebut diharapkan mampu menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Papua.

