Pemerintah Perkuat Penyaluran Bansos di Papua: Sentuh Langsung Warga Hingga Kampung Terpencil

Baca Juga

MataIndonesia, Kaimana – Pemerintah terus memperluas jangkauan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Papua untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok kampung.

Dalam sepekan terakhir, penyaluran berlangsung serentak di beberapa wilayah seperti Kaimana, Yahukimo, dan Jayapura melalui kerja sama antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, aparat keamanan, dan Kantor Pos.

Di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Kantor Pos setempat mulai menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako kepada 4.044 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak 28 hingga 31 Oktober 2025.

Kepala Kantor Pos Kaimana, Andit Darmawan, menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan di wilayah kota dan sejumlah distrik secara serentak pada 31 Oktober, kecuali di Distrik Yamor yang dinilai kurang kondusif.

“Penyaluran dimulai sejak 28 Oktober dan akan berlangsung hingga 31 Oktober,” ujarnya di Kaimana, Kamis (30/10/2025).

Andit mengungkapkan bahwa jumlah penerima mengalami penurunan sekitar seribu KPM dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penerima yang telah beralih ke sistem rekening bank, anggota keluarga yang diangkat menjadi ASN atau PPPK, serta terdeteksinya penerima yang terlibat judi online dan pinjaman daring.

“Data penerima berkurang sekitar seribuan. Ada yang dialihkan ke rekening bank, ada juga yang keluarganya sudah menjadi PNS atau PPPK sehingga tidak lagi memenuhi syarat,” jelasnya.

Di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, penyaluran bansos dilakukan melalui Dinas Sosial bekerja sama dengan Kantor Pos Cabang Yahukimo. Kegiatan ini dipusatkan di Kantor Distrik Dekai Kota dan melibatkan seluruh kepala distrik serta pendamping sosial dari 51 distrik dan 517 kampung.

Kepala Dinas Sosial Yahukimo, Lintikon Kenangalem, menegaskan bahwa bantuan harus disalurkan kepada penerima yang sah sesuai keputusan pemerintah daerah.

“Yang berhak terima adalah kepala distrik yang telah ditunjuk melalui SK PLT. Uang ini jangan dibawa lari tapi dibagikan kepada masyarakat di kampung masing-masing,” tegasnya.

Sementara di Jayapura, bansos disalurkan kepada ratusan warga Kampung Skouw Yambe, Distrik Muara Tami, pada 28 Oktober 2025 lalu. Penyaluran tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan HUT ke-34 Kampung Skouw Yambe.

Ketua Bamuskam Skouw Yambe, Selsius Patipeme, menyebut kegiatan itu sebagai wujud nyata kepedulian dan semangat persatuan di Papua.

Ia juga menegaskan dukungan terhadap empat program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, yakni makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. #

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini