MataIndonesia, JAKARTA — Pemerintah memperkuat koordinasi dan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah untuk menekan jumlah titik panas atau hotspot serta titik api yang telah terverifikasi. Penguatan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya kebakaran sekaligus mengantisipasi potensi kabut asap lintas batas.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan jumlah hotspot maupun fire spot dapat ditekan, terutama menjelang periode puncak karhutla pada September.
Menurut Raja Juli, penurunan jumlah titik api menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan upaya pengendalian karhutla berjalan efektif. Karena itu, pemerintah terus mendorong seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan di lapangan.
“Memastikan kembali, mendorong kembali agar angka baik itu hotspot maupun fire spot yang sudah diverifikasi dapat turun. Jadi dua itu yang masih jadi masalah,” ujar Raja Juli.
Ia mengingatkan bahwa September menjadi periode krusial dalam pengendalian karhutla. Ancaman puncak El Niño pada bulan tersebut berpotensi meningkatkan kondisi kering yang dapat memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Puncak karhutla ini adalah bulan September. Ini medan perjuangan, ladang perjuangannya justru di September ini,” tegasnya.
Raja Juli menekankan bahwa penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat diperlukan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memastikan penanganan karhutla oleh Satuan Tugas (Satgas) Karhutla di Provinsi Jambi berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari jumlah fire spot yang terus mengalami penurunan hingga saat ini.
BNPB juga menekankan pentingnya sinergi antara personel di darat dan dukungan operasi udara dalam proses pemadaman. Kombinasi kedua pendekatan tersebut diperlukan untuk mempercepat pengendalian titik api, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Tim darat dan udara harus bersama-sama memadamkan karhutla yang terjadi di wilayahnya,” kata Suharyanto.
Penguatan penanganan tersebut diharapkan mampu menjaga tren penurunan titik api sekaligus mencegah karhutla berkembang menjadi bencana yang berdampak luas. Langkah cepat dan kolaboratif menjadi kunci agar ancaman kabut asap, termasuk potensi dampak lintas batas, dapat dicegah sejak dini. (*)