MataIndonesia, Jakarta, – Pemerintah menegaskan bahwa seluruh upaya kini difokuskan pada pemulihan infrastruktur dan hunian bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fase tanggap darurat dinyatakan mulai bergeser ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi menyeluruh, dengan target agar kehidupan warga yang terdampak bisa kembali stabil secepat mungkin.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan bahwa rencana rehabilitasi dan rekonstruksi sudah dipersiapkan sejak awal Desember. “Fase rehabilitasi dan rekonstruksi sudah mulai dipersiapkan, targetnya dalam 100 hari,” ujarnya pada konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Lebih lanjut dijelaskan, pemulihan tidak hanya mencakup perbaikan jalan dan jembatan, tetapi juga penyiapan hunian sementara maupun tetap bagi korban rumah rusak atau hancur.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa prioritas pemerintah sekarang adalah penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
“BNPB akan langsung memimpin koordinasi penyediaan shelter, dan hunian tetap tentunya akan disiapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyatakan bahwa proses rehabilitasi telah resmi memasuki fase recovery di sejumlah wilayah terdampak seperti Sumatera Barat, setelah tahap awal tanggap darurat.
Pemerintah juga mempercepat perbaikan akses transportasi jalan, jembatan, pelabuhan, hingga bandara agar distribusi bantuan, logistik, serta mobilitas warga dan tim tanggap darurat kembali lancar.
Menurut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, upaya perbaikan infrastruktur transportasi menjadi prioritas agar konektivitas dan layanan masyarakat bisa normal kembali.
Di sisi logistik, upaya distribusi bantuan juga didukung oleh banyak pihak termasuk militer dan relawan untuk memastikan kebutuhan dasar korban bencana seperti makanan, air, dan perlindungan dapat tersalurkan.
Pemerintah menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara transparan, cepat, dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga terkait, serta unsur masyarakat. Prioritas tidak hanya membantu korban dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kembali hunian dan infrastruktur dengan standar lebih baik agar lebih tangguh terhadap potensi bencana di masa depan.