Pemerintah Lindungi Warga Papua di Tengah Upaya KST Papua Potensi Perluasan Daerah Operasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah berkomitmen untuk melindungi warga Papua di tengah adanya potensi ancaman dari kelompok separatis dan teroris (KST) Papua. Ancamannya cukup serius karena kelompok ini berupaya memperluas daerah operasi mereka

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai ancaman terusebut bisa diantisipasi dengan menerapkan dua model pendekatan yaitu dengan keamanan dan dialog.

“Kalau KST Papua sudah mengancam apalagi dengan aksi bersenjata tentu pemerintah wajib melindungi warga dan kedaulatannya. Tetapi jika masih bisa diajak dialog dan kembali ke NKRI itu lebih bagus,” kata Stanislaus Riyanta kepada Mata Indonesia News, Jumat 7 Januari 2022.

Sebelumnya beberapa upaya sudah dilakukan salah satunya dengan kehadiran Satgas Nemangkawi. Kontribusinya cukup signifikan karena berhasil mengembalikan 53 orang anggota KST Papua ke pangkuan NKRI. Sementara 27 orang lain berhasil ditangkap.

Maka tidak heran jika Mabes Polri memperpanjang Operasi Satgas Nemangkawi di Papua. Operasi ditambah 3 pekan ke depan.

“Benar bahwa Operasi Nemangkawi diperpanjang sampai tanggal 25 Januari 2022,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.

Ramadhan juga menegaskan, ada sedikit perbedaan pada Operasi Nemangkawi kali ini. Terutama dalam hal bertindak dan target operasi di wilayah berbeda. Satgas akan difokuskan melakukan pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat Papua. Sementara jenis upaya penegakkan hukum secara tegas akan dikurangi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini