Perekonomian pada sebuah negara merupakan landasan yang mendasari kehidupan masyarakatnya. Ketika perekonomian kuat dan inklusif, ini menciptakan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkembang dan berkontribusi. Dalam konteks Indonesia, upaya untuk memperkuat perekonomian nasional telah menjadi fokus utama pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat apresiasi adalah kolaborasi dalam membangun semangat ekonomi inklusif.
Kolaborasi merupakan kunci penting dalam mewujudkan perekonomian inklusif. Hal ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (LSM), akademisi, dan masyarakat sipil. Adapun Pemerintah memiliki peran sentral dalam memfasilitasi kolaborasi tersebut.
Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2045, Pemerintah telah mencanangkan strategi transformasi ekonomi dengan menetapkan sejumlah arah pembangunan mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan produktivitas, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, hingga urban and inclusive economy. Untuk pertumbuhan yang kuat dan inklusif, maka Indonesia harus terintegrasi pada rantai pasok kawasan dan global. Karena itu, keamanan dan stabilitas menjadi penting agar rantai pasok tidak terganggu.
Adapun, langkah-langkah kebijakan yang didukung oleh regulasi yang memadai dapat menciptakan landasan yang kokoh untuk berbagai pihak terlibat dalam memperkuat perekonomian. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif bagi investasi yang berkelanjutan dan inklusif, memastikan adanya akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menciptakan program-program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surakarta, Jateng mengajak para pelaku UMKM di Solo Raya berkontribusi memperkuat sektor ekonomi kreatif. Pada penutupan acara Kemitraan Nasional Rantai Pasok Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kenarok) di Solo, Sandiaga membahas berbagai strategi pentingnya pengembangan talenta digital juga inisiatif untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya Kota Solo.
Menparenkraf mengatakan indeks kinerja pariwisata atau travel tourism development index (TTDI) Indonesia naik 10 peringkat, yakni dari peringkat 32 menjadi 22 dunia. Capaian tersebut tidak lepas dari program-program pemerintah yang memprioritaskan kebijakan dalam mendukung pariwisata.
Sementara itu, Ketua Kadin Kota Surakarta, Ferry Septha Indrianto mengatakan untuk memastikan kualitas produk UMKM di Solo, Kadin tengah mengembangkan Rumah Kurasi Surakarta. Diharapkan, rumah dapat menjadi standar kualitas produk baik untuk mode, kerajinan, maupun kuliner. Pihaknya juga menyoroti berbagai jenis usaha lokal yang menjadi bagian penting dari rantai pasok, termasuk kerja sama antara UMKM dan hotel yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal.
Kemudian, sektor swasta juga memegang peran penting dalam kolaborasi ini. Perusahaan-perusahaan besar dapat memainkan peran strategis dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ke dalam operasi mereka. Hal ini bisa berupa investasi dalam program-program pendidikan dan pelatihan, menciptakan lapangan kerja yang inklusif, atau membangun rantai pasokan yang berkelanjutan dan inklusif dengan melibatkan UKM lokal.
LSM dan masyarakat sipil juga memiliki kontribusi yang tak tergantikan dalam kolaborasi ekonomi inklusif. Mereka dapat menjadi suara bagi yang kurang terwakili dalam proses pembangunan ekonomi, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam praktik bisnis serta kebijakan pemerintah. Dengan memobilisasi dukungan masyarakat, LSM dapat memperkuat tekanan untuk perubahan positif dan memastikan bahwa kepentingan seluruh masyarakat menjadi prioritas utama.
Peran akademisi juga penting untuk menyediakan penelitian dan wawasan yang mendalam tentang berbagai aspek ekonomi inklusif, membantu merancang kebijakan yang berbasis bukti, dan menyediakan pendidikan juga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi.
Penting juga untuk memastikan bahwa kolaborasi ini berlangsung dengan cara yang transparan dan akuntabel. Hal ini akan memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan dengan adil, dan bahwa hasil dari kolaborasi tersebut benar-benar menciptakan nilai tambah bagi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.
Bank Indonesia (BI) sudah siap bersinergi dengan pemerintahan baru untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung mengungkapkan upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi itu dilakukan dalam rangka menjaga pertumbuhan kredit nasional.
Menurut Juda, jika kredit berkembang dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi pun bakal terkerek naik. Namun sebaliknya, jika kredit perbankan tertahan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan ikut merosot. Maka itu, ketika ekonomi nasional berkembang dengan baik, Bank Indonesia akan memberikan likuiditas untuk menyalurkan kredit.
Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, Indonesia berpotensi untuk memperkuat perekonomiannya secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang. Dengan memprioritaskan inklusivitas dan berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan lebih adil bagi semua orang.
