Pemerintah Dukung Indonesia Calonkan Diri Jadi Tuan Rumah Piala Asia 2023

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah, melalui Menpora Zainudin Amali, memberikan dukungan penuh mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2023.

Sejatinya, Cina menjadi tuan rumah turnamen ini tapi mereka mengundurkan diri. Alhasil, belum ada tuan rumah untuk gelaran turnamen pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023.

AFC menawarkan semua negara yang masuk dalam asosiasi untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023, termasuk Indonesia. AFC memberikan tenggat waktu hingga akhir Juni 2022 untuk melengkapi persyaratan.

Sejauh ini sudah ada 4 negara yang mengajukan diri menjadi tuan rumah, yakni Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Qatar. Jepang dan Korea Selatan pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002. Jepang salah satu negara yang memiliki infrastruktur stadion bagus.

Selain itu, Jepang juga punya pengalaman menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002 bersama Korea Selatan. Ada juga turnamen rugby global pada 2019 dan turnamen sepak bola Olimpiade Tokyo 2020 yang digelar tahun lalu.

Menpora Amali mengatakan, PSSI sudah menyampaikan permohonan dan pemerintah mendukung langkah tersebut.

“Ada permohonan dari PSSI untuk jadi tuan rumah Piala Asia. Pemerintah sudah setuju dan mempersilakan jadi tuan rumah. “Hasilnya seperti apa [dilihat nanti], karena Korea [Selatan], Jepang, dan Australia juga mengajukan. Kita mendukung PSSI jika mau jadi tuan rumah,” ujarnya.

“Saya langsung laporkan Presiden untuk meminta arahan. Kata beliau menyampaikan, silahkan kita mengajukan diri,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini