Pemerintah Dorong Peran Swasta Dalam Gencarkan Program Rumah Subsidi

Baca Juga

MataIndonesia, Jakarta — Pemerintah mendorong peran aktif sektor swasta berkolaborasi dalam penyediaan perumahan yang terjangkau, merata, dan berkualitas. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi pemerataan pembangunan perumahan di berbagai daerah.

Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Buhari Sirait mengatakan bahwa pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi backlog perumahan.

“Pembangunan rumah akan bisa diwujudkan apabila sektor swasta tumbuh kuat, sehat, dan produktif,” kata Buhari.

Program 3 Juta Rumah adalah salah satu agenda strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Developer Properti Indonesia (Deprindo), Jarot Warjito mengatakan pihaknya mengimbau agar para anggotanya memperbesar komitmen dalam ekosistem perumahan nasional, khususnya terhadap kontribusi pada Program 3 Juta Rumah.

“Ini menjadi amanah besar mengemban perjuangan untuk membantu saudara-saudara kita se-Tanah Air yang belum memiliki hunian yang layak sehingga target pemerintah 3 juta rumah bisa tercapai,” tutur Jarot.

Jarot pun menyampaikan, kepengurusan baru akan bergerak cepat melalui program 100 hari kerja. Fokusnya adalah pada sentralisasi data anggota dan pemetaan kemampuan proyek berdasarkan kategori skala kecil, menengah, dan besar. Program tersebut merupakan bagian dari agenda besar organisasi bertajuk Sapta Cita Deprindo.

“Dengan adanya program Sapta Cita ini, kita harapkan tidak hanya internal organisasi Deprindo yang bertumbuh, tapi juga kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah, perbankan, serta asosiasi lain untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada saat ini,” katanya.

Sejalan dengan itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong Depindo untuk mengambil peran lebih besar dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat.

“Pengembang memiliki peran strategis dalam menjembatani instrumen fiskal negara agar manfaatnya sampai ke masyarakat,” kata Heru.

Pemerintah menargetkan kolaborasi ini mampu menghadirkan lebih banyak pilihan rumah subsidi berkualitas dengan harga terjangkau, akses pembiayaan mudah, serta pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Upaya ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan hak dasar atas hunian layak.

Program 3 juta rumah menjadi upaya konkrit pemerintah dalam pemenuhan kepemilikan rumah dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan swasta menjadi faktor penting untuk pencapaian kebutuhan hunian dan terwujudkan program rumah subsidi ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini