Pemerintah Dorong Kemandirian Ekonomi Papua Lewat Bantuan Sosial dan Pelatihan Keterampilan

Baca Juga

Mata Indonesia, Merauke – Pemerintah melalui berbagai program pusat dan daerah terus menyalurkan bantuan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Papua. Mulai dari bantuan pakan ikan air tawar, dukungan pengisian kios masyarakat, hingga pelatihan keterampilan bagi perempuan, seluruh upaya ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, membuka peluang usaha baru, dan meningkatkan pendapatan keluarga di berbagai wilayah Papua.

Di Papua Selatan, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan menyalurkan bantuan pakan ikan budidaya bagi kelompok peternak ikan air tawar Orang Asli Papua (OAP) untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan mendukung ketahanan pangan.

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Papua Selatan, Paino, menyampaikan bahwa bantuan tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2025.

“Bantuan pakan ikan budidaya ini merupakan bagian dari program peningkatan ekonomi masyarakat OAP, sekaligus mendukung ketersediaan pangan melalui hasil budidaya ikan air tawar,” ujarnya di Merauke, Minggu (5/10).

Ketua Kelompok Ternak Budidaya Ikan Mina Ottow PKB GKI Ottow Merauke, Alex Womsiwor, mengungkapkan manfaat bantuan tersebut dalam meningkatkan produksi serta pendapatan peternak lokal.

“Bantuan ini sangat membantu kami karena dapat mengurangi biaya pembelian pakan yang selama ini kami tanggung sendiri. Dengan begitu, penghasilan kelompok meningkat dan kegiatan usaha bisa berjalan lebih berkelanjutan,” katanya.

Sementara di Kabupaten Nduga, pemerintah pusat menyalurkan bantuan barang dagangan untuk pengisian kios masyarakat di Kampung Koteka, Distrik Kenyam. Bantuan ini menjadi tahap akhir pembangunan usaha kios masyarakat sebagai modal awal pengelolaan kios secara swadaya.

Tokoh masyarakat Nduga, Elimus Wandikbo, menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah. Bantuan ini bukan hanya soal barang, tapi soal harapan.

“Sebagai perwakilan dari Suku Besar Nduga, kami sangat berterima kasih. Sekarang kami punya tempat untuk berdagang, untuk hidup lebih mandiri,” ucapnya.

Di Sorong, Papua Barat Daya, puluhan perempuan Moi mengikuti pelatihan tata boga yang digelar Kwongke Kaban Salukh Moi Ranting Aimas untuk meningkatkan keterampilan usaha kecil. Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang memprioritaskan pembangunan manusia unggul, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan perempuan.

“Perempuan Moi harus punya bekal keterampilan, bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk meningkatkan pendapatan. Dari kue Natal, bisa muncul usaha kecil yang menopang ekonomi rumah tangga,” ujar Tokoh Perempuan Moi, Sarlota Mobalen Malagam.

Berbagai inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Papua dari akar rumput melalui langkah nyata yang menyentuh kebutuhan sehari-hari.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini