Pemerintah Berlakukan PSBB di Jawa dan Bali

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pandemi virus corona di Indonesia tak kunjung usai, malah semakin meningkat. Kini, pemerintah menetapkan kebijakan soal pembatasan kegiatan di Pulau Jawa dan Bali.

Pembatasan sosial atau PSBB ini akan berlangsung pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, demi mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meluas.

Perlu diketahui, sebelumnya pemerintah telah memberlakukan kebijakan melarang Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia sejak 1 Januari hingga 14 Januari 2021. Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah melakukan hal tersebut untuk menjaga keseimbangan antara sisi ekonomi dan sektor kesehatan.

Pemerintah juga sedang mempersiapkan pelaksanaan Vaksinasi yang akan dijadwalkan pada pertengahan Januari 2021 mendatang.

“Penerapan pembatasan kegiatan tersebut dilakukan di Provinsi Jawa-Bali. Karena di seluruh provinsi tersebut telah memenuhi salah satu dari empat parameter yang di tetapkan,” kata Menteri Airlangga belum lama ini.

Wilayah yang akan menerapkan pembatasan sosial antara lain, DKI Jakarta, Jawa Barat (Bogor, Depok, Bekasi, Bandung), Banten (kota Tanggerang, Kabupaten Tanggerang, Tanggerang Selatan, dan Tanggerang Raya), Jawa Tengah (Semarang, Solo, dan Banyumas), Yogyakarta (Gunung Kidul, Sleman, dan Kulon Progo), Jawa Timur (Malang dan Surabaya) serta Bali (Denpasar dan Kabupaten Badung).

Sejumlah Gubernur di wilayah tersebut tengah mempersiapkan PSBB yang akan berlangsung pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan segera mengikuti arahan pembatasan sosial di Pulau Jawa dan Bali.

RK –demikian ia biasa disapa, akan membahas teknis PSBB lebih lanjut. Berdasarkan arahan Presiden Indonesia, Joko Widodo, RK diminta untuk lebih fokus membatasi kegiatan bekerja di kantor atau memberlakukan bekerja dari rumah. Kebijakan pembatasan tersebut diatur melalui peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah.

Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, siap mengikuti aturan pemerintah mengenai pembatasan sosial ini. Ia mengatakan penerapan PSBB akan diberlakukan pada daerah yang masuk dalam zona merah.

Ganjar juga telah siap memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi ia mengaku masih menunggu surat dari pemerintah pusat. Dengan adanya pembatasan sosial, Ganjar memastikan kegiatan sekolah tatap muka di Jawa Tengah akan ditunda.

Pemda DIY juga telah siap memberlakukan pembatasan sosial berskala besar ini. Pihaknya akan membicarakan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut. Kriteria yang diberlakukan, kemungkinan akan menambahkan aturan lainnya.

Sementara, BPBD akan meningkatkan alokasi kamar di rumah sakit rujukan untuk kasus positif Covid-19. Menurutnya, intruksi dari presiden tersebut tergantung dengan kondisi masing-masing daerah.

Sedangkan pemerintah provinsi Jawa Timur masih menunggu surat edaran dari pusat mengenai penerapan PSBB. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestiano Dardak mengatakan jika suratnya telah diterbitkan, ia dan pihaknya menyatakan telah siap. Hanya saja ia dan pihaknya harus memastikan bagaimana persis dan detail PSBB yang diterapkan dalam masing-masing sektor.

Adapun ketentuan pembatasan sosial yang telah dikeluarkan oleh Airlangga antara lain, membatasi kapasitas tempat kerja dengan memberlakukan work from home 75% dari total karyawan, aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring, kapasitas tempat ibadah hanya 50% diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, jam operasional pusat perbelanjaan hanya sampai pukul 19.00, kapasitas restoran dan kafe hanya 25%, kegiatan sosial dan budaya dihentikan sementara, serta pembatasan jam moda transportasi umum.

Pembatasan kegiatan sosial ini telah sesuai dengan undang-undang yang merujuk ke PP 21 Tahun 2020, yakni tingkat kasus aktif nasional mencapai 14%, isi rumah sakit (BOR) untuk ruang isolasi dan ICU di atas 70%, tingkat kematian di atas rata-rata nasional yakni 3% serta tingkat pasien yang dinyatakan sembuh di bawah 82%.

Reporter: Azizah Putri Octavina

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Taklimat Presiden Tegaskan Diplomasi Energi, Pemerintah Jaga Kedaulatan Pangan dan Stabilitas Harga BBM

Oleh: Arya Satrya WibisonoDi tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, pemerintah terus mempertegas arahkebijakan nasional untuk memastikan ketahanan energi dan pangan tetap terjaga. Salah satu buktikonkret dari ketahanan tersebut tercermin pada kebijakan pemerintah yang tetap menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak ekonomi global dan fluktuasi hargaenergi dunia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kapasitas negara dalam mengelola sektorenergi secara efektif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi daya belimasyarakat serta menjaga stabilitas sektor pangan yang sangat bergantung pada distribusi danbiaya logistik. Dalam konteks ini, kebijakan pengendalian harga BBM menjadi bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk meredam dampak krisis global sekaligus memperkuatfondasi kemandirian nasional.Dalam arahannya, Presiden menggarisbawahi bahwa pangan, energi, dan air merupakan tigapilar utama yang menentukan keselamatan suatu bangsa. Pandangan ini, sebagaimanadisampaikannya, telah lama diyakini dan diperjuangkan, bahkan sejalan dengan proyeksi global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kerangka Sustainable Development Goals. Dengan demikian, langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan di ketiga sektor tersebuttidak hanya berbasis pada kebutuhan domestik, tetapi juga merujuk pada agenda pembangunanglobal yang telah mengantisipasi potensi krisis multidimensi.Taklimat yang disampaikan langsung kepada para menteri, wakil menteri, hingga pejabat eselonI menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi seluruh elemen pemerintahan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki arah yang selaras, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Di sektor energi, pemerintah menunjukkan langkah konkret melalui penguatan diplomasi dengannegara-negara sahabat. Presiden mengindikasikan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi untukmengamankan pasokan energi nasional, khususnya minyak. Dalam situasi geopolitik yang penuhketidakpastian, pendekatan diplomasi aktif dinilai menjadi instrumen penting untuk menjagastabilitas energi dalam negeri.Diplomasi energi ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa ketahanan energi tidak dapatsepenuhnya bergantung pada sumber daya domestik. Dibutuhkan jejaring kerja samainternasional yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pasokan, sekaligus membuka peluanginvestasi dan transfer teknologi di sektor energi. Kunjungan ke berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Timur, menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam peta energiglobal.Di tengah gejolak harga energi dunia yang fluktuatif, pemerintah juga dinilai berhasil menjagastabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kebijakan ini mencerminkankeberpihakan pada daya beli masyarakat sekaligus menunjukkan kapasitas negara dalammeredam dampak langsung dari tekanan eksternal. Stabilitas harga BBM menjadi indikatorpenting bahwa strategi pengelolaan energi nasional berjalan efektif di tengah tekanan global yang tidak ringan.Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kombinasi kebijakan fiskal, penguatan subsidi yang tepat sasaran, serta hasil dari diplomasi energi yang memastikan pasokan tetap aman. Pemerintahsecara tidak langsung menunjukkan bahwa kendali terhadap sektor energi mampu dijaga denganbaik, sehingga gejolak global tidak serta-merta diteruskan ke masyarakat. Namun demikian, pemerintah tidak mengabaikan penguatan kapasitas dalam negeri. Upayamenuju swasembada energi terus didorong melalui berbagai program strategis, termasukoptimalisasi sumber daya alam dan pengembangan energi terbarukan. Langkah ini menunjukkanbahwa diplomasi internasional berjalan beriringan dengan penguatan fondasi domestik, sehinggaIndonesia memiliki ketahanan yang lebih kokoh dalam jangka panjang.Di sektor pangan, pemerintah juga menempatkan swasembada sebagai prioritas utama. Presidenmengisyaratkan bahwa upaya ini telah lama menjadi bagian dari gagasan besar yang kinidiwujudkan melalui program-program konkret. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan denganketersediaan produksi, tetapi juga distribusi, aksesibilitas, serta stabilitas harga yang harus dijagasecara berkelanjutan.Sementara itu, sektor air sebagai salah satu pilar penting dinilai memiliki potensi besar di Indonesia. Pemerintah melihat bahwa secara umum ketersediaan air masih relatif mencukupi, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah, khususnya di Indonesia timur. Permasalahanutama lebih banyak terletak pada aspek pengelolaan dan kerusakan lingkungan, sepertideforestasi yang berdampak pada berkurangnya daya serap air.Dalam perspektif ini, pemerintah menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungansebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa potensi yang dimiliki Indonesia dapatdimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan terkait ketersediaan air diyakini dapat diatasi.Lebih jauh, taklimat Presiden juga menjadi ruang untuk menyampaikan optimisme terhadapmasa depan Indonesia. Pemerintah meyakini bahwa di tengah berbagai krisis global, Indonesia justru memiliki peluang untuk tampil sebagai negara yang relatif stabil dan tangguh. Keyakinanini didasarkan pada kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik yang strategis, serta kebijakanyang diarahkan pada penguatan kemandirian nasional.Pendekatan yang mengombinasikan penguatan domestik dan diplomasi internasionalmenunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bersikap reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktifdalam membangun ketahanan jangka panjang. Diplomasi dengan negara sahabat menjadijembatan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, sekaligus memastikan kebutuhannasional tetap terpenuhi.*) Analis Diplomasi Energi dan Pembangunan Berkelanjutan
- Advertisement -

Baca berita yang ini