Pembelian Rumah di Masa Pandemi Terus Naik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Ketua Umum asosiasi perusahaan pengembang Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan pembelian rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati oleh masyarakat meskipun ada pandemi Covid-19.

“Karena itu pemerintah harus segera mengalokasikan kuota tambahan untuk FLPP ini apabila nanti habis pada Oktober. Memang masih ada skema subsidi lain melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) tapi masyarakat masih sangat meminati skema FLPP,” ujarnya, Selasa 20 Juli 2021.

Situasi pandemi diakuinya tidak mengurangi minat masyarakat untuk segmen rumah ini karena kalangan yang mengakses umumnya dari segmen pengguna (end user) yang membutuhkan rumah dengan harga di bawah Rp300 juta.

“Perumahan merupakan kebutuhan papan, jadi sama pentingnya seperti kebutuhan pangan dan sandang. Banyaknya pasangan muda yang menikah juga akan terus meningkatkan permintaan produk hunian bagi segmen ini dan ini yang harus difasilitasi oleh pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin optimistis dapat mencapai target penyaluran pembiayaan perumahan FLPP pada Oktober 2021 ini.

Hingga 12 Juli 2021 dana FLPP yang telah tersalurkan sebanyak 96.613 unit senilai Rp10,52 triliun. Penyaluran ini telah mencapai 61,34 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 157.500 unit tahun 2021.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini