Pembangunan Papua secara tepat sasaran mampu mendatangkan banyak sekali dampak yang sangat positif bagi seluruh masyarakat di wilayah berjuluk Bumi Cenderawasih tersebut, karena warga akan mengalami peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.
Oleh karena itu, lantaran sangat banyak dan positifnya dampak pembangunan yang mampu masyarakat rasakan apabila terlaksana dengan tepat sasaran, tentu hal tersebut terus Pemerintah Republik Indonesia (RI) upayakan hanya demi kepentingan masyarakat orang asli Papua (OAP).
Apabila taraf hidup masyarakat Papua dan kesejahteraan mereka meningkat, maka pemerataan akan terjadi dengan adil dan tidak lagi ada kesenjangan di Tanah Air. Sehingga visi menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 bukan tidak mungkin akan tercapai.
Salah satu upaya memastikan terwujudnya pembangunan yang tepat sasaran tersebut, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Jayapura menyampaikan bahwa Rencana Anggaran Program (RAP) Otonomi Khusus (Otsus) mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat OAP.
Penekanan utama dalam setiap kebijakan pembangunan di wilayah berjuluk Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi itu ada 3 hal, yakni pada pemberdayaan, afirmasi dan proteksi untuk Orang Asli Papua.
Seluruh anggaran Otsus hendaknya terimplementasi sesuai dengan program kesejahteraan masyarakat, baik itu pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur sehingga memudahkan masyarakat.
Semua harus mengalami penyusunan dan perencanaan dengan baik, bahkan dari sejak tahap pelaporan dari perangkat daerah harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu agar benar-benar mendatangkan dampak positif bagi warga.
Senada, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk juga menegaskan agar penyusunan perencanaan dan penganggaran harus menggunakan program skala prioritas. Oleh karenanya, sangat penting adanya perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran untuk mendorong terwujudnya pemerataan akses layanan pendidikan, kesehatan hingga pekerjaan bagi masyarakat.
Berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder terkait harus menyamakan persepsinya serta mampu menyatukan pandangan mengenai apa saja masalah yang menyangkut urusan pemerintahan dan juga pembangunan secara luas, sehingga beragam program pembangunan dapat selalu searah dan selaras dengan pembangunan pada tingkat nasional pula.
Membahas mengenai skala prioritas pembangunan di Bumi Cenderawasih, setidaknya terdapat beberapa poin penting seperti pemenuhan akan infrastruktur dasar dan pemerintahan serta penguatan aspek daya saing perekonomian khusus Orang Asli Papua (OAP).
Pemerintah berupaya untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar secara merata dan berkeadilan, kemudian memenuhi layanan pendidikan dan kesehatan secara bermutu, melakukan pengembangan komoditas unggulan berbasis kearifan lokal dan peningkatan daya saing, peningkatan keamanan dan ketertiban umum hingga pemenuhan dan peningkatan konektivitas wilayah.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bahwa Pemerintah RI sangat ingin membangun Papua agar tidak lagi tertinggal dari daerah lain di Tanah Air.
Menjadi sangat penting, perspektif pembangunan yang terjadi di Bumi Cenderawasih menggunakan asas keadilan. Mereka juga merupakan salah satu bagian dari wilayah di Indonesia, sehingga jangan sampai menjadi nomor dua atau tidak menjadi prioritas.
Justru sebaliknya, karena Papua sangat membutuhkan kehadiran negara dalam upaya pemerataan dan pembangunan, maka saat ini pemerintah terus berfokus untuk mengejar ketertinggalan itu dengan mempercepat pembangunan di sana agar tidak lagi ada kesenjangan dengan daerah lain.
Untuk memastikan hal tersebut, pemerintah juga memastikan bahwa pembangunan di Papua terus melibatkan seluruh masyarakat adat dan juga terlaksana dengan tepat sasaran, memang bagi orang asli Papua (OAP).
Kebijakan pembangunan ekonomi di Papua jelas harus benar-benar tereksekusi dengan tepat sasaran. Bukan hanya itu, namun juga melibatkan semua kalangan, termasuk masyarakat setempat, OAP, masyarakat adat serta seluruh suku di sana harus terlibat dalam proses pembangunan.
Adanya keterlibatan tersebut berfungsi untuk menjamin terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Karena pemerintah memiliki berbagai kebijakan strategis yang memang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, termasuk juga membuka lapangan pekerjaan sehingga menghadirkan ketahanan pangan di Bumi Cenderawasih.
Bagaimana penetapan akan seluruh program strategis tersebut harus terus melibatkan dan mengikutsertakan banyak pihak, utamanya warga Papua sendiri. Pasalnya, tujuan utama dari adanya program pembangunan yakni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat sendiri dan berkontribusi pada ekonomi nasional.
Apabila pembangunan Papua terjadi dengan tepat sasaran, maka hal tersebut akan mendukung penuh terjadinya pertumbuhan ekonomi, baik itu bagi individu masyarakat sendiri, daerah mereka atau bahkan berdampak pula secara nasional.
Pembangunan juga akan menjaga kedaulatan negeri dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat di Papua, sebagai salah satu wilayah yang secara integral tidak terpisahkan dari NKRI.
Ketepatan sasaran program pembangunan Papua yang pemerintah lakukan sangat berdampak positif bagi masyarakat karena akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka, termasuk menumbuhkan perekonomian daerahnya juga.