MATA INDONESIA, JAKARTA – Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) lebih fokus pada penyediaan infrastruktur dasar. Selain itu juga pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahannya.
Hal ini diungkapkan staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Dari Jakarta ke Nusantara”.
“Di luar itu, inilah yang terus dicarikan solusi dari segi creative financing. Apakah melibatkan badan usaha. Atau apakah nanti kita bisa mengundang sektor-sektor swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunannya,” katanya.
Ia menambahkan yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah berapa kebutuhan anggaran. Dalam hal ini Kementerian Keuangan tentu akan merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
”Perlu kita sampaikan bahwa Undang-Undang IKN terbitnya setelah Undang-Undang APBN 2022. Tentunya kami tetap berkomitmen bahwa kebutuhan anggaran 2022 akan fokus pada bagaimana mengoptimalkan anggaran yang sudah ada di APBN 2022. Juga melihat keterkaitan dari kementerian-kementerian terkait dengan pembangunan IKN. Jadi, apakah nanti akan melalui alokasi belanja atau melalui refocusing. Tentunya segala upaya tetap menjaga bagaimana penanganan Covid-19 terjamin. Dan pemulihan ekonominya juga tetap jalan di 2022,” ujar Made Arya.
Ia berharap keadaan perekonomian terus membaik sehingga di dalam melakukan realokasi bisa mendapatkan ruang-ruang, yang nanti bisa penerjemahannya untuk mendanai pembangunan IKN di 2022.
”Terkait kebutuhannya, kita pun saat ini sedang melakukan exercise. Tentunya kembali sangat tergantung dengan rencana induk IKN untuk tahap pertama khususnya di 2022,” ujarnya.
Made Arya juga menegaskan jika pemindahan ibu kota sudah melalui kajian yang panjang. Karena itu Kementerian Keuangan tentu punya perspektif bahwa pemindahan ibu kota ini adalah upaya pemerintah agar pertumbuhan ekonomi bisa merata di seluruh Indonesia.
Jadi, urgensinya yang pertama adalah dengan pemindahan ibu kota dari Jawa ke Kalimantan adalah upaya strategis pemerintah dalam melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Hal ini sudah pernah dilakukan sebelumnya dalam konteks yang lain. Sebagai contoh pembangunan jalan tol trans Sumatera, jalan kereta api di Sulawesi, kemudian di Papua dibangun.
”Nah ini juga salah satu bagian dari strategi untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih komprehensif dan merata di seluruh Indonesia,” kata Made Arya.
Pertimbangan kedua, lanjut Made, dari sisi geografis. Dari hasil beberapa studi pemilihan Kalimatan banyak sekali nilai tambahnya. Baik dari posisi lokasinya yang berada di tengah Indonesia. Kemudian juga dari sisi gangguan terhadap bencana alam. Sejumlah hasil studi menyebutkan bahwa Kalimantan adalah yang paling rendah gangguannya dari bencana.
Selanjutnya, melihat tahapannya, saat ini dengan ditetapkannya undang-undang mengenai IKN, tindak lanjut dari undang-undang ini adalah bagaimana menyiapkan aturan pelaksanaannya lebih detail.
Salah satunya adalah bagaimana menyusun rencana induk yang detail dalam lima tahap ke depan. Meski begitu prioritas yang menjadi fokus dikatakan Made Arya adalah ditahap pertama yang durasinya sampai dengan 2024.
“Bagaimana dukungan anggaran yang nanti harus disediakan, Kementerian Keuangan tentunya sangat tergantung dari bagaimana master plan yang disusun untuk tahap pertama,” katanya.
