MATA INDONESIA, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menggunakan konsep smart city forest. Atau kota di dalam kawasan hutan. Dengan 75 persen wilayah menjadi kawasan hijau dan menggunakan konstruksi yang ramah lingkungan untuk setiap bangunan,
Dalam pembangunannya, upaya implementasi nanti dapat terlihat dari fasilitas konektivitas yang melindungi habitat satwa. Penghijauan di jalan nasional, penggunaan tenaga surya, efisiensi energi pada bangunan. Dan modernisasi tempat pembuangan akhir (TPA) dengan menggunakan teknologi flaring.
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur mulai pada 2022. Dengan proses pemindahan melalui berbagai tahapan meliputi pembangunan infrastruktur dan bangunan inti dalam skala penuh hingga membangun ekosistem.
Bangunan inti meliputi Istana dan kantor Presiden, kantor Wakil Presiden, kantor DPR/MPR, kantor Mahkamah Agung, hingga kantor kementerian dan perumahan ASN.
Pada awalnya, pemindahan ibu kota ini dengan berbagai pertimbangan, salah satunya alasan ekonomi untuk mendorong pemerataan di luar wilayah Jawa.
Tenaga Ahli Utama KSP Rwanda Wandy mengatakan gagasan dalam perpindahan IKN ini untuk mengatasi ketimpangan antara Jawa dan luar pulau Jawa. Dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Data BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat kontribusi ekonomi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) masih dominan Jawa hingga 59 persen. Kemudian Sumatera 21,31 persen, Kalimantan 8,05 persen, Sulawesi 6,33 persen, dan Papua 2,24 persen.
Situasi ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Kondisi ini juga kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan hanya fokus di Jakarta dan Pulau Jawa.
Menurut Rwanda, keputusan pemindahan IKN ini untuk mengurangi beban Jawa agar tidak dominan terhadap PDB nasional. Atau Jawa sentris. Sehingga pembangunan ini menciptakan episentrum baru di Kalimantan serta pulau-pulau lainnya.
Secara geografis perpindahan IKN ke Kalimantan TImur, yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, bisa mendekatkan ibu kota dengan pulau-pulau lain. Sehingga akses akan lebih mudah untuk mendorong perdagangan antar wilayah.
Selain mengatasi ketimpangan ekonomi, IKN ini juga merupakan komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global.
Untuk itu, konsep smart forest city menjadi pilihan, yaitu kota masa depan yang berkelanjutan memprioritaskan green economy atau ekonomi hijau. Sbagai pemulihan lingkungan hidup.
Menurut Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), ekonomi hijau merupakan suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat. Sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
