Pembangunan IKN Jembatan Wujudkan Ekonomi Hijau

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menggunakan konsep smart city forest. Atau kota di dalam kawasan hutan. Dengan 75 persen wilayah menjadi kawasan hijau dan menggunakan konstruksi yang ramah lingkungan untuk setiap bangunan,

Dalam pembangunannya, upaya implementasi nanti dapat terlihat dari fasilitas konektivitas yang melindungi habitat satwa. Penghijauan di jalan nasional, penggunaan tenaga surya, efisiensi energi pada bangunan. Dan modernisasi tempat pembuangan akhir (TPA) dengan menggunakan teknologi flaring.

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur mulai pada 2022. Dengan proses pemindahan melalui berbagai tahapan meliputi pembangunan infrastruktur dan bangunan inti dalam skala penuh hingga membangun ekosistem.

Bangunan inti meliputi Istana dan kantor Presiden, kantor Wakil Presiden, kantor DPR/MPR, kantor Mahkamah Agung, hingga kantor kementerian dan perumahan ASN.

Pada awalnya, pemindahan ibu kota ini dengan berbagai pertimbangan, salah satunya alasan ekonomi untuk mendorong pemerataan di luar wilayah Jawa.

Tenaga Ahli Utama KSP Rwanda Wandy mengatakan gagasan dalam perpindahan IKN ini untuk mengatasi ketimpangan antara Jawa dan luar pulau Jawa. Dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat kontribusi ekonomi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) masih dominan Jawa hingga 59 persen. Kemudian Sumatera 21,31 persen, Kalimantan 8,05 persen, Sulawesi 6,33 persen, dan Papua 2,24 persen.

Situasi ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Kondisi ini juga kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan hanya fokus di Jakarta dan Pulau Jawa.

Menurut Rwanda, keputusan pemindahan IKN ini untuk mengurangi beban Jawa agar tidak dominan terhadap PDB nasional. Atau Jawa sentris. Sehingga pembangunan ini menciptakan episentrum baru di Kalimantan serta pulau-pulau lainnya.

Secara geografis perpindahan IKN ke Kalimantan TImur, yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, bisa mendekatkan ibu kota dengan pulau-pulau lain. Sehingga akses akan lebih mudah untuk mendorong perdagangan antar wilayah.

Selain mengatasi ketimpangan ekonomi, IKN ini juga merupakan komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global.

Untuk itu, konsep smart forest city menjadi pilihan, yaitu kota masa depan yang berkelanjutan memprioritaskan green economy atau ekonomi hijau. Sbagai pemulihan lingkungan hidup.

Menurut Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), ekonomi hijau merupakan suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat. Sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini