Pemain Naturalisasi Harus Bisa Majukan Sepak Bola Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Calon pemain naturalisasi diminta tak hanya sekadar main di timnas Indonesia. Mereka dituntut bisa memajukan sepak bola tanah air.

Setelah Komisi III DPR RI, giliran Komisi X yang menyetujui proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, memberi catatan untuk para pemain naturalisasi. Mereka harus bisa memajukan sepak bola Indonesia.

“Tentu, kami berharap kontribusi Jordi tidak berhenti sampai di sini. Nanti setelah menjadi pemain profesional tidak ada salahnya pengabdian membantu pemerintah dengan cara membuat akademi sepakbola di Sulawesi,” ujarnya.

“Semoga itu menjadi kontribusi pasca menjadi pemain profesional di masa yang akan datang,” katanya.

Jordi Amat menyambut baik tantangan dari Komisi X DPR RI. Dia menyebut, akademi sepak bola punya peran penting untuk pembinaan usia dini.

“Saya berharap bisa membantu timnas Indonesia dengan bekal pengalaman saya. Seperti yang anda katakan juga, jika akademi sepakbola itu sangat membantu anak muda di masa yang akan datang, karena olahraga itu sangat penting,” ucap Jordi.

Menurut Huda, naturalisasi hanya menjadi solusi untuk meraih prestasi dalam jangka pendek, utamanya Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Penataan pembinaan atlet harus diatur sungguh-sungguh.

“Karena naturalisasi harus kita tempatkan pada konteks yang sesungguhnya, yaitu agenda yang sifatnya jangka pendek bukan sesuatu yang harus terus menerus dilakukan dalam rangka percepatan prestasi di dunia sepakbola kita,” katanya.

“Dalam jangka panjang, saya kira perlu adanya penataan yang sungguh-sungguh. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi PSSI bagaimana roadmap soal prestasi sepakbola ke depan dirancang dengan baik, tujuannya jelas yaitu pemenuhan cita-cita dan prestasi timnas kita yang semakin baik di masa-masa yang akan datang,” ungkapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini