PBB Menilai Pulau untuk Pengungsi Rohingya Rawan Banjir

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Pemerintah Bangladesh telah merelokasi lebih dari 3 ribu warga Rohingya ke sebuah pulau terpencil di Teluk Benggala. Namun, muncul rasa khawatir dari kelompok hak asasi bahwa banyak pengungsi yang dianiaya dan dipaksa pindah ke pulau tersebut.

Setidaknya ada 1,800 pengungsi Rohingya yang dikirim ke pulau Bhashan Char, beberapa pekan setelah gelombang pertama sebanyak 1,600 warga. Pemerintah berencana memindahkan 100 ribu warga Rohingya lainnya ke pulau tersebut, yang bertujuan untuk membuka kamp pengungsian di Cox’s Bazar.

Melansir Al Jazeera, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia mengutuk relokasi yang dilakukan pemerintah Bangladesh. Pasalnya, pulau Bhashan Char rawan badai dan banjir.

Para pengungsi dan pekerja kemanusiaan mengatakan, beberapa warga Rohingya dipaksa pergi ke pulau yang baru muncul kepermukaan sekitar 20 tahun lalu.

Lebih dari 700 ribu Rohingya berlindung di sejumlah kamp di Bangladesh tahun 2017, setelah tindakan keras dan mematikan yang dilakukan oleh militer Myanmar yang menurut PBB dapat menjadi genosida.

Beberapa upaya repatriasi Rohingya ke Myanmar gagal setelah para pengungsi mengatakan mereka terlalu takut akan kekerasan lebih lanjut untuk kembali.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini