MATA INDONESIA, JAKARTA – Otonomi Khusus (Otsus) di Papua dan Papua Barat harus fokus pada efektivitas program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuannya, supaya bisa terasa oleh seluruh elemen masyarakat. ”Percepatan pembangunan kesejahteraan dan Otsus Papua harus fokus pada efektivitas program. Agar setiap rupiah benar-benar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya oleh segelintir pihak di level elite,” ujar Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani.
Jaleswari turut menekankan, ihwal pentingnya perbaikan tata kelola pemerintah secara menyeluruh, terkhusus di daerah. Menurutnya, ada lima aspek perbaikan dalam implementasi Inpres 9/2020.
Antara lain, kualitas perencanaan dan penganggaran. Monitoring evaluasi dan pengendalian program. Kualitas layanan dasar, dan kualitas SDM aparatur. “Yang tak kalah pentingnya adalah sinergitas kelembagaan pusat-daerah,” ujarnya.
Terkait afirmasi kebijakan rekrutmen ASN, debottlenecking proyek infrastruktur strategis, serta skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat yang masih di bawah rerata nasional menunjukkan bahwa implementasi inpres harus bisa menyelesaikan hal tersebut.
“Semua masukan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat, untuk bersinergi intensif dengan daerah untuk melaksanakan programnya, agar lebih tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
