Negara Hadir, Aparat Pastikan Perayaan Natal 2025 Berjalan Aman dan Damai

Baca Juga

Mata Indonesia, JAKARTA — Pemerintah bersama aparat keamanan menegaskan komitmen kuat untuk memastikan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berlangsung aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengamanan terpadu, koordinasi lintas sektoral, serta pendekatan humanis yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Kesiapan nasional tersebut ditandai dengan pelaksanaan Operasi Lilin 2025 yang digelar secara terpusat oleh Polri dengan melibatkan personel gabungan TNI, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan terkait.

Operasi tersebut difokuskan pada pengamanan tempat ibadah, pengaturan arus lalu lintas, penjagaan pusat keramaian, serta penguatan pelayanan publik selama masa libur akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pengamanan Nataru dilaksanakan secara terpadu, antisipatif, dan humanis sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pengamanan Natal dan Tahun Baru dilaksanakan secara terpadu, antisipatif, dan humanis dengan mengutamakan keselamatan masyarakat serta stabilitas keamanan,” ujar Djamari.

“Penurunan angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 mencapai sekitar 25 persen dibandingkan tahun 2023, serta penurunan jumlah korban kecelakaan sebesar 0,51 persen,” kata Menko Polkam.

Keberhasilan tersebut menjadi pijakan dalam menyusun langkah strategis menghadapi potensi kemacetan, kejahatan jalanan, serta dampak cuaca ekstrem.

Di tingkat operasional, Satuan Brimob Polda Metro Jaya melaksanakan sterilisasi intensif di Gereja Katedral Jakarta menjelang ibadah Natal 2025.

Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kombes Polisi Henik Maryanto menegaskan, bahwa pengamanan dan sterilisasi gereja merupakan bentuk komitmen mewujudkan Natal aman dan damai.

“Pengamanan dan sterilisasi yang dilakukan merupakan bentuk komitmen kami untuk memastikan umat dapat melaksanakan ibadah Natal dengan rasa aman dan tenang,” katanya.

Pemeriksaan menyeluruh tersebut memastikan tidak ditemukan benda berbahaya dan situasi lokasi terpantau aman serta terkendali.

Sementara itu, Polri di Sumatra Utara mempercepat pemulihan fasilitas ibadah pascabencana.

Kepala Polda Sumatra Utara Whisnu Hermawan Februanto menyampaikan bahwa pembersihan dan perbaikan gereja sebagai wujud kepedulian aparat keamanan demi mewujudkan Natal aman.

“Sebagai wujud kepedulian, kami melakukan pemulihan melalui pembersihan dan perbaikan gereja. Pengamanan tempat ibadah serta relokasi ibadah ke lokasi dan posko ditentukan untuk Natal aman,” ungkapnya.

Upaya tersebut dilengkapi layanan kesehatan dan pendampingan psikologis bagi warga terdampak, sebagai bagian dari komitmen negara menghadirkan rasa aman dan damai dalam perayaan Natal 2025.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Papua Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Adat

Oleh : Loa MuribPembangunan di Papua terus menunjukkan arah yang semakin kuat dalam menghadirkanmanfaat nyata bagi masyarakat adat sebagai bagian utama dari proses transformasi wilayah timurIndonesia tersebut. Berbagai program pembangunan yang berjalan saat ini tidak hanya berfokuspada percepatan infrastruktur, tetapi juga menempatkan manusia Papua, khususnya orang asliPapua, sebagai pusat perhatian utama. Pendekatan ini menjadi penting karena keberhasilanpembangunan tidak lagi sekadar diukur dari banyaknya proyek fisik yang dibangun, melainkandari sejauh mana masyarakat merasakan perubahan dalam kualitas hidup, peningkatankesejahteraan, dan terbukanya akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas.Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui berbagai kebijakan percepatan pembangunan di Tanah Papua menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan partisipatif. Pembangunan di wilayah seperti Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel yang menjadi bagian dari ProyekStrategis Nasional ketahanan pangan dan energi, menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari komunikasi yang berkesinambungan dengan masyarakat adat. Pendekatan dialog yang dilakukan secara terus-menerus menjadi jembatan penting dalam membangun kepercayaanserta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhanmasyarakat di tingkat akar rumput.Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa pembangunan harus menempatkan masyarakat Papua sebagaisubjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Ia menekankan bahwa proses komunikasiyang dilakukan secara berulang dan dengan pendekatan yang humanis akan membuka ruangpemahaman yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya terbuka terhadap pembangunan selama dilakukan dengan menghormati nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat adat. Pendekatan ini sekaligus menjadi upaya untukmemastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui keterlibatanaktif masyarakat yang terdampak langsung.Lebih jauh, pembangunan di Papua juga dipandang harus memberikan penjelasan yang utuhkepada masyarakat mengenai manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh. Hal ini mencakuppeluang ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, hingga dampak sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berhenti pada tataran fisik, tetapi juga menyentuhaspek pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat adat memiliki kemampuan lebih besardalam mengelola potensi daerahnya sendiri. Dalam kerangka ini, kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di Papua dipandang sebagai persoalan mendasar yang harusdiselesaikan secara komprehensif melalui pembangunan yang inklusif.Paulus Waterpauw juga menyoroti bahwa berbagai persoalan sosial yang muncul di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini