Nasib 5 WNI di Tonga Masih Tanda Tanya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha mengungkapkan bahwa nasib warga negara Indonesia (WNI) di Tonga masih belum dapat dikonfirmasi.

Hal tersebut lantaran komunikasi di Tonga belum pulih pasca letusan gunung merapi Hunga Tonga-Hunga Haʻapai pada Sabtu, (15/1). Sehingga kabar mengenai lima WNI yang berada di negara tersebut masih belum bisa diketahui.

“Terdapat lima WNI di Tonga saat kejadian. Kelima WNI tersebut diketahui tinggal di Nuku’alofa. Belum diketahui kondisi mereka saat ini karena komunikasi yang terputus,” ucap Judha Nugraha.

“Berdasarkan informasi Pemerintah Selandia Baru, hingga saat ini belum ada laporan terkait jatuhnya korban jiwa pasca letusan dan peristiwa tsunami,” lanjut Judha.

Judha menambahkan, KBRI Wellington terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak di Selandia Baru dan Tonga untuk mengetahui kondisi para WNI di Tonga.

“KBRI Wellington sudah hubungi simpul WNI di masing-masing tempat dan dilaporkan tidak ada WNI yang menjadi korban,” ucapnya, menambahkan untuk menghubungi hotline KBRI Wellington +6421713167 atau email kepada [email protected] jika membutuhkan informasi.

Pada Sabtu (15/1) gelombang tsunami yang disebabkan oleh letusan gunung berapi bawah laut melanda negara Pasifik, Tonga. Rekaman media sosial menunjukkan air mengalir melalui gereja dan beberapa rumah, dan saksi mata mengatakan abu jatuh di ibu kota, Nuku’alofa.

Suara dentuman letusan gunung berapi Hunga Tonga-Hunga Haʻapai bahkan terdengar di Pasifik Selatan, hingga Selandia Baru dan Australia. Sementara ibukota Tonga terletak hanya 65km utara dari gunung berapi, di pulau utama negara itu Tongatapu.

Kemudian pada Minggu (16/1), hujan abu vulkanik menyelimuti negara Pasifik tersebut. Wilayah yang paling terdampak adalah Tongatapu, sebuah pulau utama di Tonga.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini