Narkoba dan Migrasi Afghanistan Menimbulkan Ancaman Bagi Rusia

Baca Juga

MATA INDONESIA, MOSKOW –  Presiden Rusia, Vladimir Putin melayangkan kritik terhadap Amerika Serikat (AS) dan sekutunya karena meninggalkan Afghanistan. Putin menilai penarikan tentara itu berpotensi menimbulkan masalah bagi Moskow dan sekutunya.

“Ada bahaya bahwa teroris dan berbagai kelompok yang mencari perlindungan di Afghanistan akan menggunakan kekacauan yang ditinggalkan oleh rekan-rekan Barat kami dan mencoba untuk meluncurkan ekspansi ke negara-negara tetangga,” tutur Putin.

“Itu akan menjadi ancaman langsung bagi negara kita dan sekutunya,” tambahnya, melansir Newsweek, Rabu (25/8/2021).

Putin mencatat bahwa Rusia saat masih menjadi Soviet telah terlibat dalam perang 10 tahun di Afghanistan. Perang tersebut berakhir ketika pasukan Soviet ditarik keluar dari negara itu tahun 1989.

Ia menambahkan bahwa Moskow telah belajar dari konflik panjang tersebut. Rusia tidak akan ikut campur terkait hal apa pun di Afghanistan. “Kami telah mempelajari pelajaran yang diperlukan,” tegas Putin.

“Kami tidak berniat mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan dan terlebih lagi, membiarkan pasukan militer kami ditarik ke dalam konflik semua lawan semua,” sambungnya.

Sementara kelompok gerilyawan dapat menggunakan gejolak itu untuk mengacaukan negara-negara bekas Soviet di Asia Tengah. Putin juga mengatakan bahwa kemungkinan peningkatan perdagangan narkoba dan masalah yang berkaitan dengan migrasi dapat menimbulkan ancaman bagi Rusia.

Nama Afghanistan terlanjur lekat sebagai negara pemasok opium ilegal terbesar di dunia. Berdasarkan data yang terkumpul, potensi produksi opium di Afghanistan diperkirakan mencapai 6.300 ton.

Sebagai catatan, opium adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (Papaver somniferum L. atau P. paeoniflorum) yang belum matang. Setelah disuling, getah ini menjadi bahan baku berbagai narkoba, salah satu yang populer ialah heroin.

Opium biasanya ditanam di pegunungan kawasan subtropis. Di samping dampak buruknya, bunga opium atau bunga popi yang sedang mekar berwarna kemerahan dan indah dipandang.

Mengutip data Survei Opium Afghanistan 2020 dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), total area budidaya opium di Afghanistan mencapai 224 ribu hektare tahun 2020 – mengalami peningkatan sebesar 37 persen atau 61 ribu hektare dibandingkan dengan 2019.

Bisa dibilang, hampir seluruh provinsi utama di negara yang dikuasai Taliban itu memiliki ladang opium. Wilayah barat daya tetap menjadi wilayah penghasil opium utama negara itu, yang menyumbang 71 persen dari total produksi opium di Afghanistan.

Sementara jumlah provinsi bebas opium di negara tersebut menurun dari 13 menjadi 12 provinsi tahun 2020, dengan Provinsi Kapisa di timur laut kehilangan status bebas opium.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mitigasi PHK di Papua Lewat Akselerasi Infrastruktur dan Hilirisasi Industri

Oleh: Jeffrey Mandacan *)​Dinamika ketenagakerjaan nasional belakangan ini diwarnai oleh tantangan yang cukupkompleks, terutama terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda beberapasektor industri akibat penyesuaian ekonomi global. Menghadapi situasi tersebut, pemerintahbergerak cepat dengan menempatkan wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, sebagaiepisentrum solusi jangka panjang melalui pembentukan daerah otonom baru danpenggalangan investasi skala besar. Tantangan ketenagakerjaan di wilayah ini disikapi secarataktis, di mana langkah mitigasi terhadap potensi pengurangan tenaga kerja berjalanberiringan dengan akselerasi penciptaan lapangan kerja baru.​Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan komitmen yang sangat kuatdalam merespons setiap dinamika di sektor industrial secara cepat, tegas, dan solutif. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa otoritas ketenagakerjaanberkomitmen penuh untuk mempelajari serta menindaklanjuti setiap laporan mengenaipermasalahan hubungan industrial demi memastikan perlindungan hak-hak pekerja berjalansecara adil dan profesional.​Agenda penguatan regulasi juga terus digulirkan pemerintah guna menciptakan iklim kerjayang lebih aman, inklusif, dan produktif. Salah satunya melalui dukungan penuh terhadapproses revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang saat initengah diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Afriansyah Noor aktif mengajak seluruhelemen pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, untuk proaktif memberikanmasukan konstruktif dalam penyusunan regulasi tersebut demi memperkuat sistempelindungan ketenagakerjaan. Sinergi yang kokoh antara kementerian, lembaga legislatif, hingga aparat penegak hukum melalui Desk Ketenagakerjaan Polri menjadi instrumenstrategis untuk memastikan kepastian hukum di lingkungan kerja. Langkah preventif inisangat penting diterapkan di kawasan industri baru di Papua agar potensi perselisihan yang memicu PHK dapat diminimalisasi sejak dini.  ​Di sisi lain, strategi jangka panjang pemerintah untuk mengantisipasi dampak PHK di sektor-sektor konvensional adalah dengan membuka keran lapangan kerja baru melaluipembangunan infrastruktur makro dan Proyek Strategis Nasional. Kehadiran pusat-pusatpertumbuhan ekonomi baru ini terbukti menjadi motor penggerak utama yang sangat efektifdalam menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar. Wilayah koridor selatan Papua, misalnya, tengah menyaksikan bagaimana investasi hulu ke hilir mampu mengubah lanskapperekonomian daerah. Pendekatan ini membuktikan bahwa kebijakan ekonomi pemerintahtidak sekadar berfokus pada pembangunan fisik semata, melainkan secara terukur diarahkanpada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan mata pencaharian yang layakdan berkelanjutan.  ​Potensi penyerapan tenaga kerja dari agenda pembangunan strategis ini diestimasi sangatsignifikan sehingga mampu menjadi jaring pengaman sosial yang kokoh. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memproyeksikan bahwa Proyek Strategis Nasional di wilayahnyamampu menyerap hingga 15.000 tenaga kerja pada saat mencapai puncak operasionalnya di tahun 2029 nanti. Realisasi nyata saat ini menunjukkan bahwa ribuan tenaga kerja lokal telahterserap dalam berbagai tahapan pembangunan awal. Angka ini dipastikan akan terusmeningkat tajam seiring kemajuan fisik proyek dan dimulainya fase produksi industri yang dijadwalkan bergulir pada tahun dua ribu dua puluh tujuh. Melalui kalkulasi teknis yang matang, agenda ini menjadi jawaban optimistis pemerintah terhadap kekhawatiran publikmengenai ketersediaan lapangan kerja.  ​Agar kehadiran industri raksasa ini memberikan dampak ekonomi yang optimal bagipenduduk setempat, Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengambil langkah proteksikebijakan yang sinergis dengan arahan pusat. Pemprov berkomitmen penuh untuk menjalinkomunikasi intensif dengan pihak korporasi guna memastikan manajemen menaruh prioritasutama pada keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap proses rekrutmen. Namun, kebijakanproteksi ini tidak berdiri sendiri; Apolo Safanpo menegaskan bahwa pemerintah daerah jugamengimbabanginya dengan menggenjot peningkatan kualitas sumber daya manusia melaluijalur pendidikan, pelatihan keterampilan, dan optimalisasi program vokasi. Langkah inisangat strategis untuk melahirkan talenta lokal yang berdaya saing tinggi dan memilikikompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri modern.  ​Langkah serupa juga diakselerasi di wilayah Papua...
- Advertisement -

Baca berita yang ini